Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Keterangan Pers Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara
Tanggal : 28/06/2018 12:22:23
Kontak : Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan, Telp. (021) 3441159

Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari  

Pengelolaan Keuangan Negara  

                                   

Jakarta, 28 Juni 2018 – Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Anggaran pengadaan barang/jasa pada APBN 2018 sebesar Rp537 triliun, lebih tinggi dari anggaran pengadaan barang/jasa pada 2017 yaitu Rp525 triliun dan 2016 sebesar Rp429 triliun. Dari nilai tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp45,68 triliun dengan rincian
(i) Rp20,36 triliun untuk belanja pegawai; (ii) Rp23,10 triliun untuk belanja barang; dan
(iii) Rp2,22 triliun untuk belanja modal. Disamping itu, sampai dengan kuartal kedua 2018, telah terealisasi 319 paket tender dari 639 paket tender.

Mengingat alokasi belanja barang/jasa yang cukup besar maka perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Dengan demikian, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres Nomor 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pelaksanaan barang/jasa secara menyeluruh. Peraturan ini memuat simplifikasi peraturan berupa pengaturan pada hal-hal normatif serta penyederhaan struktur yang semula berisi 19 bab berisi 139 pasal penjelasan menjadi 15 bab berisi 94 pasal. Selain simplifikasi tersebut, peraturan ini juga memuat beberapa perubahan istilah, perubahan definisi, serta penambahan pengaturan baru yang mengakomodasi praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, deregulasi terhadap aturan-aturan yang ada diharapkan dapat lebih fleksibel namun tetap terjaga akuntabilitasnya. Pada peraturan baru ini, pengaturan mengenai standar dan prosedur diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta peraturan kementerian sektoral terkait.

Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, hari ini Kemenkeu menyelenggarakan Sosialisasi Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang digelar di Aula Dhanapala dengan mengundang pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenkeu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pengadaan barang/jasa kepada para pejabat eselon I dan II sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan mengatakan pentingnya untuk menjaga proses pengadaan barang dan jasa dengan baik, transparan, akuntabel, efisien dan tetap mengikuti tata kelola yang baik. “Anda semua menjadi nahkoda dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang profesional, modern, sesuai best practice internasional dan jauh dari konflik kepentingan serta korupsi,” ujar Menteri Keuangan.

Pada acara ini, terdapat diskusi dengan narasumber dari LKPP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas adanya potensi konflik kepentingan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperlukan integritas dalam pelaksanaan pengadaan, optimalisasi  peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi vendor management dan whistleblowing system, serta standardisasi kualitas barang/jasa dan harga. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan pemahaman peserta, serta mengoptimalkan implementasi Perpres Nomor 16/2018 dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih dan akuntabel sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang baik.

Nufransa Wira Sakti

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

  • Keterangan Pers Pengadaan BarangJasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara Unduh