Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Keterangan Pers RAPBN 2019
Tanggal : 16/08/2018 18:01:46
Kontak : mediacenter@kemenkeu.go.id

RAPBN Tahun 2019: APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing
Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia


Jakarta, 16 Agustus 2018 Saat ini kita menghadapi situasi dimana negara-negara emerging  mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar mata uang, maupun dari sisi arus modal atau capital inflow. Beberapa negara emerging telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dalam negeri maupun oleh aspek politik. Oleh karena itu, Indonesia harus terus memperkuat pondasi ekonomi kita, terutama dari tekanan eksternal. Langkah-langkah untuk mengendalikan impor akan dilakukan secara konsisten dan tegas. Memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dalam rangka memperkuat neraca pembayaran akan ditingkatkan. Instrumen fiskal, termasuk dalam pemberian insentif, serta kebijakan mempermudah perizinan akan terus dilakukan dan dimonitor efektivitasnya.

APBN terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk menstabilkan dan mendorong sustainabilitas perekonomian dan pembangunan. APBN 2016-2017 terjaga defisit sekitar 2,5 persen terhadap PDB dan mendapatkan penilaian audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mendukung peningkatan rating Indonesia ke level investment grade. Di tahun 2018 diharapkan defisit APBN akan lebih rendah lagi menjadi sekitar 2,12 persen terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer yang lebih kecil.

RAPBN tahun 2019 dirancang sebagai kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri. APBN yang sehat tercermin pada defisit yang semakin turun dan keseimbangan primer menuju positif. RAPBN tahun 2019 juga disusun secara adil dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara pembangunan pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil. Selanjutnya, penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendanaan APBN merupakan gambaran kemandirian fiskal.

Untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri, tema RAPBN tahun 2019 adalah "APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM)". Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan value for money pada program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2019
RAPBN tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan. Lingkungan ekonomi global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis. Beberapa faktor seperti dampak kebijakan proteksionisme dan perang dagang, normalisasi moneter Amerika Serikat, serta risiko geopolitik diperkirakan masih akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2019. Sementara dari sisi domestik, Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan akan terus memperkuat kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar yang terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN 2019 sebagai berikut.

  1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen;
  2. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
  3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar Amerika Serikat;
  4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
  5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70,0 per barel;
  6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 ribu barel per hari dan 1 250 ribu barel setara minyak per hari.

Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019
Belanja negara tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.439,7 triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan agar lebih produktif dan efektif, untuk menstimulus perekonomian dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

  1. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.607,3 triliun akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi.
  2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional, antara lain: Program Indonesia Pintar dengan 20,1 juta siswa penerima KIP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penguatan pendidikan vokasi, Program beasiswa bidik misi dengan 471,8 ribu mahasiswa penerima, serta program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi.
  3. Sementara terkait penguatan program perlindungan sosial akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, antara lain melalui Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN); peningkatan besaran manfaat PKH untuk 10 juta KPM, Bansos pangan (15,6 juta KPM), serta Kredit pembiayaan ultra mikro (1,4 juta debitur (akumulasi)). Program perlindungan sosial tersebut juga akan didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan dan penyebaran obat, perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta perbaikan gizi untuk mengatasi permasalahan malnutrisi kronis (stunting) pada anak.
  4. Terkait percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2019, Pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi antara lain: Pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162 ribu Ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru, dan 415,2 km'sp. Target tersebut selain melalui belanja kementerian negara/lembaga dipenuhi juga melalui KPBU dan PMN.
  5. Sementara itu, reformasi birokrasi dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga akan memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga agar pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terselenggara secara aman di seluruh lndonesia. Disamping itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah akan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji 13 dan THR untuk aparatur dan pensiunan, kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata sebesar 5 persen, dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25 persen.
  6. Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 trillun dalam RAPBN tahun 2019 diarahkan untuk: (i) meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; (ii) meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah; serta (iii) mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Adapun kebijakan dan output yang menjadi sasaran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: (1) DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; (2) DAK Fisik antara lain untuk peningkatan jalan/penggantian jembatan sepanjang 2.089,2 km, rehabilitasi 30.900 ruang kelas, pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi seluas 142.100 ha, pembangunan perumahan baru 23.500 unit, pembangunan pasar rakyat sebanyak 807 unit; (3) DAK Nonfisik digunakan untuk BOS 48,1 juta siswa, TPG 1,2 juta guru, dan bantuan operasional kesehatan 9.825 puskesmas; serta (4) Dana Desa akan disalurkan ke 74.957 desa, rata rata Rp973,9 juta per desa.
  7. Dengan memperhatikan proyeksi kebutuhan alokasi belanja negara dan investasi, sumber pendanaan RAPBN tahun 2019 akan berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.781,0 triliun, penerimaan negara bukan pajak dan hibah sebesar Rp361,5 triliun, serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp374,3 triliun.
  8. Untuk mencapai target penerimaan perpajakan, Pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan, transparansi informasi perpajakan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran untuk mendorong peningkatan investasi. Pajak nonmigas diperkirakan sebesar Rp1.510,0 triliun, tumbuh 16,6 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018. Kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp208,7 triliun, tumbuh 5,6 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018. PPh Migas sebesar Rp62,3 triliun, dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak. Sedangkan di bidang penerimaan negara bukan pajak akan dilakukan optimalisasi baik di sektor migas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan pendapatan Badan Layanan Umum dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan kelestarian lingkungan. Penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp361,1 tumbuh 3,4 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018.
  9. Berdasarkan perkiraan pendapatan negara, rencana belanja negara, dan investasi, penerimaan pembiayaan ditargetkan mencapai Rp374,3 triliun utamanya bersumber dari utang. Arah kebijakan pembiayaan tersebut tetap memperhatikan: (1) efisiensi pembiayaan utang; (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (financial deepening); dan (3) mengelola pinjaman luar negeri secara selektif.
  10. Defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability. Defisit anggaran pada RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84 persen PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN tahun 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook tahun 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun. Penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab, serta sustainable.

undefined

  • Keterangan Pers RAPBN Tahun 2019-APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Unduh