Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : APBN Responsif di Tengah Peningkatan Risiko Global, Untuk Menjaga Daya Beli dan Momentum Pemulihan Ekonomi
Tanggal : 23/05/2022 22:06:52
Kontak : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

APBN Responsif di Tengah Peningkatan Risiko Global, Untuk Menjaga Daya Beli dan Momentum Pemulihan Ekonomi

Jakarta, 23 Mei 2022 - Espansi manufaktur global masih berlanjut, namun sedikit melambat pada bulan April 2022. Perlambatan ini disebabkan berbagai tantangan global, seperti: restriksi Covid-19 ketat di Tiongkok, tensi geopolitik, disrupsi supply chain, dan kenaikan tekanan inflasi. Tekanan inflasi global dampak dari konflik geopolitik mendorong normalisasi kebijakan moneter negara maju. Hal ini menimbulkan volatilitas dan tekanan di pasar keuangan global serta memberikan downside risk terhadap prospek perekonomian global. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 dari yang sebelumnya 4,4 persen (yoy) menjadi 3,6 persen (yoy). Harga komoditi global masih mengalami peningkatan dan memberi tekanan pada inflasi domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah akan tetap mewaspadai perkembangan eskalasi risiko global saat ini terutama tekanan terhadap inflasi.

Di sisi lain, kasus Covid-19 global dan domestik terus mengalami perbaikan. Akselerasi vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi. Terkendalinya pandemi semakin mendukung peningkatan mobilitas dan perekonomian, utamanya saat Idul Fitri di mana antusiasme mudik melonjak setelah dua tahun pembatasan. "APBN masih menjadi instrumen yang luar biasa penting, di dalam mengelola seluruh perekonomian kita, baik dalam situasi pandemi, walau sudah mulai bisa dikelola dengan baik, maupun instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi yang menghadapi tantangan baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Bulan Mei 2022.

Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2022 sesuai ekspektasi, meskipun di tengah penyebaran varian omicron dan gejolak geopolitik. PMI manufaktur Indonesia bulan April kembali menguat dan konsumsi juga diperkirakan semakin pulih. Laju ekspansi manufaktur Indonesia menguat ke 51,9 seiring kondisi ekonomi domestik yang membaik jika dibandingkan bulan Maret di angka 51,3.  Peningkatan aktivitas ekonomi domestik juga terkonfirmasi dengan konsumsi listrik yang tumbuh tinggi untuk sektor rumah tangga serta industri dan bisnis yang tumbuh double digit.

Dari sisi domestik, tren harga komoditas, aktivitas ekspor-impor dan mulai pulihnya konsumsi rumah tangga serta membaiknya kondisi pandemi berpengaruh positif bagi kinerja APBN di bulan April. Pendapatan negara tumbuh sangat baik didukung semua komponen pendapatan yang tumbuh tinggi sejak awal tahun. Optimalisasi kas melalui belanja negara dan investasi terus ditingkatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah guncangan. Sementara dari segi pembiayaan, dilakukan secara fleksibel merespon dinamika pasar, namun tetap terukur dan hati-hati. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Mei 2022.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Terjaga Seiring Membaiknya Kondisi Fundamental Domestik

Optimisme masyarakat meningkat pada April 2022 didorong oleh membaiknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan adanya penurunan kasus Covid-19, pelonggaran PPKM, dan pembolehan mudik. Mobilitas masyarakat terus naik dan aktivitas konsumsi masyarakat meningkat cukup signifikan. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat, ditandai dengan IKK bulan April 2022 sebesar 113,1, lebih tinggi dari 111,0 pada Maret 2022. Selain faktor di atas, ditambah pemberian THR, dan gaji ke-14 terbukti meningkatkan aktivitas penjualan ritel masyarakat di bulan April yang diperkirakan meningkat secara bulanan 6,8 persen (mtm). Peningkatan didukung dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok peralatan informasi dan komunikasi, serta subkelompok sandang.

Neraca Perdagangan April 2022 melanjutkan tren surplus (USD7,56 miliar) selama 24 bulan berturut-turut, meningkat dari bulan sebelumnya. Realisasi tersebut ditopang ekspor yang naik mencapai USD27,32 miliar dan impor USD19,76 miliar. Surplus meningkat terutama di sektor nonmigas (komoditas SDA dan manufaktur).

Pemulihan ekonomi mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif di tahun 2021. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,71 persen per September 2021, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasi pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Normalisasi kebijakan The Fed dan konflik Rusia-Ukraina menekan pasar keuangan negara berkembang. Pasar SBN Indonesia mulai terdampak meskipun terbatas, didukung likuiditas dan membaiknya kondisi fundamental domestik. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga menimbulkan kenaikan signifikan pada harga komoditas, khususnya pada sektor energi dan pangan. Dengan adanya faktor risiko tersebut, terdapat potensi kenaikan pendapatan dan belanja, termasuk meningkatnya risiko pembiayaan APBN. APBN bersifat antisipatif, mengoptimalkan perannya sebagai shock absorber antara lain untuk menjaga pemulihan ekonomi, melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal.

Kinerja Positif APBN Masih Berlanjut

Kinerja APBN di bulan April  masih mencatatkan surplus, namun transmisi risiko global ke belanja dan pembiayaan perlu diantisipasi dengan upaya optimalisasi yang terus dilakukan. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp750,46 triliun (27,65 persen dari pagu APBN 2022), tumbuh 3,79 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp508,03 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp242,43 triliun.  Kinerja belanja K/L bulan April 2022 mencapai Rp103,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan Maret 2022 (Rp71,4 triliun)

Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode April 2022 diantaranya didorong realisasi belanja non-K/L untuk subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun (termasukTHR)/jaminan kesehatan ASN. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyerapan pada bulan-bulan berikutnya melalui penyaluran bansos dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan April 2022 mencapai Rp56,63 triliun (27,36 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 39,01 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi energi mencapai 34,59 persen dari pagu APBN 2022 yang utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp34,77 triliun (44,84 persen dari pagu), atau mengalami peningkatan 25,48 persen (yoy). Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp11,59 triliun atau 20,51 persen dari pagu.

Kemudian, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-April 2022 sebesar Rp10,27 triliun, atau 14,08 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi kredit program sebesar Rp8,34 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp1,58 triliun, dan subsidi PSO sebesar Rp0,14 triliun.

Kinerja PC-PEN Tahun 2022 didorong oleh perlindungan masyarakat.  Penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksinasi terus dilakukan, tunggakan klaim segera diselesaikan dan penguatan pemulihan ekonomi terus berproses. PC-PEN terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 13 Mei 2022 mencapai Rp80,79 triliun (17,73 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp15,21 triliun (utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif nakes, serta insentif perpajakan vaksin/alkes dan penangan covid melalui dana desa); b) Perlinmas Rp51,09 triliun (PKH, sembako, BLT minyak goreng. BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp14,48  triliun (pariwisata, ICT dan pangan KL, dan insentif perpajakan).

TKDD melanjutkan pertumbuhan positif seiring perbaikan pemenuhan syarat salur DAU. Sementara penyaluran DAK telah sesuai pola bulanan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp242,43 triliun atau 31,50 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp9,22 triliun atau 3,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021 yang didukung kepatuhan daerah yang lebih baik. Realisasi TKDD bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,13 triliun (31,38 persen dari pagu APBN 2022) dan Dana Desa Rp22,30 triliun (32,79 persen dari pagu APBN 2022). 

Surplus APBN dan Keseimbangan Primer meningkat. Sementara Pembiayaan Investasi sejalan kinerja dan urgensi penerima investasi dan Pembiayaan utang dilakukan fleksibel merespon dinamika pasar, namun  terukur dan hati-hati.  Pembiayaan investasi terus didorong untuk meningkatkan nilai aset dan manfaat. Pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi agar dicairkan sesuai dengan kebutuhan penerima investasi dan disertai dengan Key Performance Indicator (KPI) yang terkait dengan investasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai dengan 17 Mei 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp17 triliun, terdiri dari pencairan diantaranya kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan kepada BLU Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Penerimaan Melanjutkan Kinerja yang Baik

Hingga akhir April 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp853,55 triliun atau 46,23 persen terhadap target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp268,69 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif pendapatan negara masih terus berlanjut yang juga tercermin dari pertumbuhannya, dimana realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh 45,94 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp676,07 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp177,37 triliun, dan realisasi hibah mencapai Rp0,11 triliun.

Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan realisasinya hingga akhir April 2022 tercatat sebesar Rp567,69 triliun atau telah mencapai 44,88 persen terhadap target pada APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 51,49 persen secara yoy. Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana masing-masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 60,33 persen dan 33,84 persen. Penerimaan Pajak sangat baik, dampak harga komoditas, pemulihan ekonomi, dan dampak kebijakan (phasing-out insentif fiskal dan PPS). Ke depannya, penerimaan pajak diperkirakan akan mengalami normalisasi.

Realisasi penerimaan komponen perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai hingga akhir April 2022 sebesar Rp108,38 triliun atau telah mencapai 44,24 persen terhadap target pada APBN 2022. Kinerja penerimaan tersebut tumbuh 37,66 persen (yoy). Secara nominal, penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung terutama oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang kontribusinya mencapai 70,39 persen dari total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp177,37 triliun (52,86 persen dari pagu APBN 2022), atau tumbuh positif 35,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). PNBP tumbuh terutama didorong kenaikan pendapatan SDA dan Pendapatan KND

Pembiayaan Dikelola Secara Responsif dan Antisipatif

Di tahun 2022, target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB dan Pembiayaan Utang dilakukan terukur dan hati-hati. Strategi pembiayaan utang disesuaikan merespon gejolak pasar keuangan, dinamika APBN dan kas, serta demand investor. Penyesuaian strategi utang mulai dilakukan pada akhir Februari 2022, meliputi penyesuaian jumlah penerbitan, tenor penerbitan, timing penerbitan, dan komposisi mata uang.

Pembiayaan Utang sampai akhir April 2022 mencapai Rp155,87 triliun (16,0 persen dari pagu APBN 2022), turun 62,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi Pembiayaan Utang tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp142,23 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,65 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp343,90 miliar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp13,30 triliun. Sementara pembelian SBN oleh BI sampai dengan 19 Mei 2022 mencapai Rp30,17 triliun (instrumen SUN sebesar Rp15,43 triliun dan SBSN sebesar Rp14,74 triliun),

            Pemulihan ekonomi di tahun 2022 terus berlanjut dan makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19. Pemerintah akan tetap mewaspadai 3 risiko global dan domestik yaitu (1) kenaikan inflasi, (2) kenaikan cost of fund serta (3) perlambatan ekonomi sebagai ancaman pemulihan ekonomi akibat dari  eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat. APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN. "Guncangan yang terjadi sekarang ini, baik karena kemarin pandemi, sekarang bergeser menjadi guncangan dari sisi komoditas, jadi itulah instrumen APBN sebagai stabilizer, atau shock absorber, atau counter cyclical, semuanya itu adalah terminologi di dalam menggambarkan APBN selalu menjadi instrumen utama dan pertama yang diandalkan rakyat dan perekonomian," pungkas Menkeu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Gedung Frans Seda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat pada telepon (021) 3865330. Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Mei 2022 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan April 2022. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

***

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

  • SP64 APBN Responsif di Tengah Peningkatan Risiko Global, Untuk Menjaga Daya Beli dan Momentum Pemulihan Ekonomi Unduh