Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Konferensi Pers Nota Keuangan / RAPBN 2020
Judul : APBN Untuk Mengakselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Tanggal : 16/08/2019 19:16:13
Kontak :

APBN Untuk Mengakselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia‚Äč

Jakarta, 16 Agustus 2019 – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 merupakan momentum awal untuk memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia tersebut, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya. Pada tahap ini, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat daya saing nasional sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis iptek (knowledge economy).

Oleh karena itu, kebijakan RAPBN tahun 2020 akan diarahkan untuk mendukung “akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia”. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan dilakukan agar sumber daya manusia siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi, mengingat tantangan ekonomi ke depan semakin kompleks dengan adanya Revolusi Industri 4.0.

Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, desain RAPBN tahun 2020 diarahkan untuk dapat ekspansif guna menstimulus perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. 

Pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya kepada masyarakat secara lebih merata, antara lain ditunjukkan pada perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat seperti menurunnya angka kemiskinan, rasio gini, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan diupayakan turun menjadi 8,5 - 9,0 persen dan tingkat pengangguran menjadi 4,8 - 5,1 persen. Sementara itu, ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Rasio Gini akan ditekan menjadi 0,375 – 0,380 dan IPM akan ditingkatkan menjadi 72,51.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2020

Momentum positif kinerja perekonomian dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi modal utama melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional ke depan. Namun demikian, beberapa faktor eksternal seperti peningkatan tensi perang dagang, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta faktor geopolitik yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian domestik tetap perlu terus diantisipasi. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini yang masih menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN tahun 2020 sebagai berikut.

  1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat tetap tumbuh 5,3 persen; 
  2. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,1 persen; 
  3. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar Amerika Serikat;
  4. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,4 persen dengan optimisme terkait persepsi positif dan perbaikan iklim investasi di Indonesia sehingga arus investasi akan terus mengalir ke dalam negeri; 
  5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai US$65,0 per barel; 
  6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 734 ribu barel per hari  dan 1.191 ribu barel setara minyak per hari. 

Pokok-pokok Kebijakan RAPBN tahun 2020

Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020, RAPBN tahun 2020 diformulasikan untuk mendukung: (1) penguatan daya saing SDM, melalui pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi innovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani; (2) penguatan program perlindungan sosial untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan; (3) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (4) penguatan kualitas desentralisasi fiskal agar daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien; dan (5) reformasi birokrasi yang diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Selanjutnya, tiga strategi utama kebijakan fiskal yang akan dijalankan pemerintah pada tahun 2020 mencakup: mobilisasi pendapatan, belanja negara yang efektif, dan pembiayaan yang kreatif. Dengan berpatok pada desain RAPBN tahun 2020 yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka secara rinci pokok pokok kebijakan RAPBN tahun 2020 sebagai berikut:

Pendapatan Negara

  • Optimalisasi pendapatan negara terus dilakukan dan diperkirakan mencapai Rp2.221,5 triliun, dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar 83,8 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 16,2 persen, dan sisanya penerimaan hibah. Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah dengan tetap mendukung akselerasi daya saing melalui berbagai insentif pajak.
  • Kebijakan yang ditempuh di antaranya penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital ini. Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola PNBP untuk mengoptimalkan PNBP dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
  • Di sisi lain, untuk mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen yaitu insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang, perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance untuk industri padat karya, fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak.

Belanja Negara

  • Belanja Negara tahun 2020 direncanakan mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibandingkan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp2.341,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 66,0 persen serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 34,0 persen. Peningkatan belanja negara tersebut, akan diikuti dengan belanja yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.
  • Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.670,0 triliun, dengan komposisi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 53,0 persen (Rp884,6 triliun) dan Belanja Non K/L 47,0 persen (Rp785,4 triliun). Pemanfaatan Belanja Pemerintah Pusat tersebut, selain akan terus diupayakan efisiensinya dan diikuti peningkatan sinergi lintas K/L, juga mendukung pemenuhan inisiatif Presiden dan Kegiatan Strategis Lainnya.
  • Beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, utamanya diarahkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif sesuai dengan siklus kehidupan, antara lain mencakup (1) melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan; (2) penyaluran kartu sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM; (3) alokasi bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan peningkatan anggaran PBI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas ke depan; (4) pemberian bantuan pendidikan, dari usia dini sampai jenjang kuliah, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bidikmisi yang disempurnakan menjadi KIP Kuliah bagi 818 ribu mahasiswa; dan (5) peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru, maupun yang sedang bekerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kartu pra kerja bagi 2 juta orang.
  • Pemerintah juga akan melakukan berbagai program/kegiatan strategis lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti: (1) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan lalu lintas barang/orang; (2) penyelesaian pengembangan 4 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika) melalui sinergi lintas K/L dan Pemda; (3) penanganan bencana, baik dalam hal tanggap darurat maupun rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, (4) penguatan subsidi energi (BBM, listrik, dan LPG 3 kg) dan subsidi pupuk agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, dan menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.
  • Reformasi Birokrasi terus dilanjutkan dengan tujuan menciptakan birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi reformasi skema program pensiun.
  • Komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah ditunjukkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp858,8 triliun atau meningkat 5,4 persen. Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah semakin efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan antara lain mencakup: (1) pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan, penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa, dan penggajian PPPK; (2) pengalokasian dan penyaluran dana transfer khusus berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output; dan (3) penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan antar desa.

Defisit Anggaran

  • Sejalan dengan rencana target pendapatan negara dan volume belanja negara tersebut di atas, defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB (Rp307,2 triliun), turun dibandingkan outlook APBN 2019 sebesar 1,93% PDB. Seiring dengan hal tersebut, defisit keseimbangan primer juga dipersempit menjadi 12,0 triliun atau turun dari outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp34,7 triliun.

Pembiayaan Anggaran

  • Defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp307,2 triliun tersebut akan ditutup oleh Pembiayaan Anggaran. Termasuk dalam komponen Pembiayaan Anggaran adalah Pembiayaan Investasi, yang mencapai Rp74,2 triliun. Pembiayaan investasi diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong peningkatan ekspor nasional, dan meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, investasi pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pengalokasian beberapa komponen dana abadi bidang pendidikan, yang mencakup dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, serta dua komponen dana abadi yang mulai dialokasikan tahun 2020, yaitu dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.
  • Kebutuhan untuk menutup defisit anggaran tahun 2020 dan Pembiayaan Investasi sebagian besar akan dipenuhi dari Pembiayaan Utang, yang mencapai Rp351,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan outlook APBN tahun 2019. Kebijakan utama pembiayaan utang diarahkan pada prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman serta menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, dan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dengan memperhatikan value for money

 

undefined

 

***

 

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

  • Siaran Pers Nota Keuangan 2019 Unduh