Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Disiplin Protokol Kesehatan Terjaga, Pemulihan Ekonomi Semakin Kuat, Pendapatan Negara Kian Aman
Tanggal : 25/11/2021 21:30:54
Kontak : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Telp. (021) 3846663

Disiplin Protokol Kesehatan Terjaga, Pemulihan Ekonomi Semakin Kuat, Pendapatan Negara Kian Aman

Jakarta, 25 November 2021– Kasus dan kematian harian akibat Covid-19 kembali naik secara global. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, gelombang baru terjadi saat musim dingin dan libur natal serta tahun baru. Saat ini kasus Covid di Indonesia terus terkendali, namun tetap harus waspada menjelang natal dan tahun baru. Vaksinasi juga harus terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya utama pengendalian pandemi. 
 

Memasuki Kuartal IV 2021, proses pemulihan diperkirakan akan terus berlanjut. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan PMI Manufaktur Global di Oktober 2021 yang melanjutkan level ekspansi dalam 16 bulan terakhir. Penguatan aktivitas manufaktur global terutama didorong oleh aktivitas manufaktur di Eropa dan Amerika Serikat. Namun terdapat beberapa risiko peningkatan pandemi Covid-19, salah satunya isu gangguan pasokan yang diperkirakan akan memberikan tekanan pada aktivitas produksi ke depan. Perkembangan ekonomi berbagai negara menunjukkan perlambatan pada Kuartal III 2021. Namun, Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya sudah kembali ke level pra pandemi. Afirmasi posisi kredit Indonesia pada level BBB (Stable) oleh Lembaga Pemeringkat Fitch turut mengkonfirmasi kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat serta berprospek baik ke depannya. 
 

Kondisi pandemi yang relatif terjaga dan pelonggaran PPKM mendorong confidence masyarakat untuk kembali beraktivitas. Memasuki Kuartal IV 2021, mobilitas masyarakat telah melampaui level pra pandemi. Pada bulan November, mobilitas naik 1,6 persen (mtm) dibandingkan bulan Oktober. Untuk pertama kali, secara triwulanan, pada triwulan IV rata-rata mobilitas positif 0,9 persen. Namun risiko ketidakpastian global perlu terus dipantau terutama dari faktor penyebaran virus Covid-19, rebalancing Tiongkok, Tapering-off AS, serta disrupsi supply global. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi November 2021. 

Tren Penguatan Ekonomi Domestik Masih Berlanjut Pada Kuartal IV 

Kinerja ekonomi diperkirakan menguat di Kuartal IV 2021. Konsumsi rumah tangga dan net ekspor diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. 
 

"Kinerja perekonomian yang cukup positif ini diharapkan akan meningkatkan kembali kurva pemulihan ekonomi Indonesia lebih kuat dibandingkan situasi kuartal III yang hanya 3,5. Secara keseluruhan karena kita kuartal I hanya -0,7 dan kuartal ketiga di 3,5 kita memperkirakan di dalam keseluruhan tahun 2021 ini pertumbuhannya ada di 3,5 hingga 4,0 ini artinya kita berharap di kuartal IV pertumbuhannya ada di atas 5%", ungkap Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers daring APBN KITA November 2021 

Inflasi di Indonesia cenderung terjaga akibat disrupsi supply masih terbatas dan kenaikan daya beli belum maksimal. Harga komoditas diperkirakan akan tetap tinggi sampai paling tidak pertengahan tahun 2022. Hal ini berisiko kepada peningkatan imported inflation. Sehingga, perlu diwaspadai kombinasi antara kecepatan pemulihan ekonomi dengan potensi supply disruption yang harus dikelola. 
Aktivitas konsumsi berangsur membaik karena dipengaruhi membaiknya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat, sebagai dampak respons penanganan Covid-19 yang makin baik. Optimisme konsumen terus menguat seiring membaiknya mobilitas masyarakat, tercermin dari IKK Oktober 113,4 (kembali pada area optimis >100), lebih tinggi dibanding 95,5 pada September. Penjualan Ritel Oktober 2021 diperkirakan tumbuh meningkat, baik secara bulanan maupun tahunan, tercermin dari IPR Oktober 2021 sebesar 193,0

Surplus neraca perdagangan Oktober 2021 mencapai USD5.7 miliar yang merupakan rekor tertinggi 20 tahun terakhir. Secara akumulatif (Jan-Okt’21), surplus neraca perdagangan mencapai USD30.8 miliar yang merupakan tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Ekspor meningkat sebesar 53,4 persen (yoy), didukung kenaikan harga komoditas dan volume ekspor migas dan non migas. Ekspor migas naik 9,9 persen (mtm) dan 66,8 persen (yoy), sementara ekspor non migas naik 6,8 persen (mtm) dan 52,8 persen (yoy). Impor juga tumbuh tinggi, 51,1 persen (yoy), terutama didorong oleh pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku dan penolong yang mengindikasikan menguatnya aktivitas sektor manufaktur. 

Menguatnya kinerja ekonomi nasional telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per Oktober 2021, Penerimaan Negara mencapai Rp1.510,0 triliun atau 86,6 persen terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 18,2 persen (yoy) ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, Kepabeanan dan Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
 

APBN 2021 hadir untuk masyarakat 

Sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.058,9 triliun (74,9) persen dari pagu APBN 2021), tumbuh 0,8 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat sementara realisasi TKDD dan penyaluran Dana Desa masih perlu ditingkatkan kecepatan dan ketepatan esksekusinya. 

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh tumbuhnya realisasi belanja modal yang mendukung proyek infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan/mesin. Sementara itu, belanja barang tumbuh antara lain karena dipengaruhi dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi, dan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. 

Realisasi belanja subsidi sampai dengan Oktober 2021 mencapai Rp144,4 triliun (82,4 persen dari pagu APBN 2021), atau meningkat 15,4 persen secara yoy dipengaruhi harga keekonomian dan realisasi penyaluran volume barang bersubsidi. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun atau naik 20,0 persen (yoy), sementara itu, realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp46,9 triliun atau naik 6,8 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi energi mencapai 88,3 persen dari pagu APBN 2021 yang utamanya bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg. 

Realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp 202 triliun, tumbuh 67,8 persen (yoy) karena dipengaruhi oleh peningkatan belanja K/L (95,5 persen) yoy. Dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 713,9 ribu pasien, pengadaan 121,4 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti Penerima Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Operasional Kesehatan). 

Anggaran Perlinsos terealisasi Rp338,2 triliun (91,8 persen), dimanfaatkan a.l. bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,6 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,6 juta keluarga, Penyaluran Sembako PPKM untuk 4,8 juta keluarga. 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp642,63 triliun atau 80,8 persen dari pagu APBN 2021 lebih rendah 7,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 karena lebih rendahnya realisasi seluruh komponen TKDD dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya kecuali realisasi DAK Nonfisik yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, penerapan kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 mulai terlihat berdampak pada peningkatan kinerja penyaluran Dana Desa. 

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Program PEN untuk tahun 2021 ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta. Realisasi program PEN sampai dengan 19 November 2021 mencapai Rp495,77 triliun atau 66,6 persen dari pagu. Progres signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan insentif usaha. 

Akselerasi Pembiayaan Investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Realisasi Pembiayaan Investasi hingga 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp96,6 triliun dengan pencairan kepada beberapa BUMN dan BLU serta Pinjaman PEN Daerah. Tata kelola pembiayaan investasi semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) dimana pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi pembiayaan investasi. Khusus bulan Oktober realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp21,5 triliun. 

Pendapatan Negara dan Hibah masih melanjutkan tren pertumbuhan positif seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang terus membaik. Realisasi hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp1.510,0 triliun atau 86,6 persen terhadap target pada APBN 2021. Realisasi tersebut tumbuh 18,2 persen (yoy), secara nominal meningkat Rp233,0 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Penerimaan yang bersumber dari Pajak telah mencapai Rp953,6 triliun atau telah memenuhi 77,6 persen dari target pada APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak tersebut tumbuh sebesar 15,3 persen (yoy), berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). 

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisir sebesar Rp205,8 triliun atau sebesar 95,7 persen terhadap target pada APBN 2021, tumbuh 25,5 persen (yoy). Seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif. Kinerja komponen penerimaan yang berasal dari Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) berturut-turut tumbuh 10,3 persen (yoy), 16,8 persen (yoy), dan 868,6 persen (yoy). 

Realisasi PNBP mencapai Rp349,2 triliun atau 117,1 persen dari target. Peningkatan capaian realisasi PNBP tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dari SDA Migas, SDA Non Migas, PNBP Lainnya, dan pendapatan BLU masing-masing sebesar 23,1 persen (yoy), 85,6 persen (yoy), 35,9 persen (yoy), dan 84,8 persen (yoy). 

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi 

Defisit Anggaran sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp548,9 triliun atau sekitar 3,29 persen dari PDB (54,5 persen dari pagu APBN 2021). Sementara itu realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Oktober 2021 ini sudah mencapai Rp608,3 triliun atau sebesar 60,4 persen terhadap pagu APBN 2021. Pembiayaan masih berjalan on-track didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama solid antar otoritas. 

Realisasi Pembiayaan sampai akhir Oktober 2021 ini masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp645,8 triliun yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp668,7 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp22,9 triliun. Penerbitan SBN melalui lelang dan SBN Ritel Tahun Anggaran 2021 sudah selesai dilaksanakan dan dihentikan di awal November sejalan dengan strategi frontloading, seiring membaiknya proyeksi outlook APBN, optimalisasi likuiditas (pemanfaatan SAL), serta rencana penerbitan SBN skema SKB 3 pada bulan November-Desember 2021. Selama 2021, partisipasi BI mencapai Rp143,3 triliun, terdiri dari instrumen SUN Rp97,9 triliun dan SBSN Rp45,4 triliun. Pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati mengantisipasi perkembangan kondisi APBN dan volatilitas pasar keuangan. Sementara itu pembiayaan investasi dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan dalam mendukung kerja keras APBN untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Upaya pemulihan ekonomi di Kuartal IV diharapkan semakin baik melalui kinerja APBN. Kinerja APBN terus terjaga dalam mendukung pemulihan ekonomi, kesinambungan dan konsolidasi fiskal, terlihat dari sisi penerimaan perpajakan dan PNBP, maupun Belanja Negara. Potensi risiko kinerja APBN tetap dicermati dan dimitigasi, untuk memastikan bahwa peran APBN dalam upaya pemulihan ekonomi tetap optimal. Upaya penanganan Covid-19 tetap terkendali, dengan kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat dan vaksinasi terus didorong seiring aktivitas masyarakat kembali normal. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. DR Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat. 

*** 

 

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi November 2021 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Oktober 2021. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian. 

 

 

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

 

 

  • SP Disiplin Protokol Kesehatan Terjaga, Pemulihan Ekonomi Semakin Kuat, Pendapatan Negara Kian Aman Unduh