Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Gelar Konferensi Internasional, Kemenkeu akan Dorong Agenda Pemulihan Tangguh dan Berkelanjutan dalam Forum G20
Tanggal : 11/11/2021 18:31:50
Kontak : Badan Kebijakan Fiskal Gd R.M. Notohamiprodjo Jl. DR Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat Telp: (021) 34833486

Gelar Konferensi Internasional, Kemenkeu akan Dorong Agenda Pemulihan Tangguh dan Berkelanjutan dalam Forum G20

Jakarta, 11 November 2021 – Indonesia telah resmi menjadi Presidensi G20 untuk tahun 2022. Dalam mempersiapkan keketuaannya, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu focal point di jalur keuangan (finance track) G20, menggelar Konferensi Internasional “Pemulihan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Konferensi yang digelar secara virtual ini bertujuan untuk menggali berbagai masukan dan gagasan untuk memperkaya agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia yang akan didorong pada tahun 2022. “Saya harapkan konferensi ini dapat menghimpun masukan dan saran dari stakeholders bagaimana melaksanakan presidensi G20 dengan lancar dan kita mampu mencapai output yang konkrit dan nyata,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

G20 merupakan forum strategis untuk membahas berbagai tantangan global dan mencari solusi terbaik bersama untuk menangani tantangan tersebut. Sejak terbentuk, forum yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, yang secara kolektif membentuk ekonomi terbesar dunia ini, telah terbukti berperan sentral dalam mengatur tata kelola global, antara lain dengan menerapkan kebijakan makroprudensial, meningkatkan kapasitas pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) dan mengumpulkan informasi tentang shadow banking system. G20 juga memainkan peran penting dalam memperkuat sistem regulasi keuangan internasional, termasuk koordinasi yang lebih baik antar negara.

G20 memainkan peranan esensial dalam pembahasan isu perubahan iklim, dan telah berkomitmen untuk mencapai tujuan utama Perjanjian Paris, yaitu membatasi pemanasan global dan mendorong pencapaian target emisi nol karbon. Selain itu, G20 juga untuk pertama kalinya mengakui penggunaan mekanisme dan insentif penetapan harga karbon sebagai alat yang memungkinkan untuk melawan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan reformasi struktural domestik di Indonesia, yaitu pengesahan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang di dalamnya memuat pengaturan terkait pajak karbon.

Di tahun 2020, G20 berperan dalam upaya menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan. Dengan merebaknya pandemi, seluruh negara di dunia berupaya menanggulanginya dengan melakukan upaya luar biasa berupa dukungan fiskal dan keuangan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi daya beli masyarakat selama krisis. Dalam kurun waktu dua bulan, pemerintah di seluruh dunia telah mengalokasikan sekitar USD 10 triliun untuk stimulus ekonomi.

Stimulus yang digelontorkan seluruh negara berdampak pada pemulihan kesehatan dan ekonomi yang semakin menguat hingga saat ini. Namun, pemulihan global ini tidak terjadi secara merata, di mana negara-negara maju mengalami pemulihan yang lebih cepat, sedangkan negara berkembang pulih lebih lambat. Kondisi ini menandai diperlukannya koordinasi global untuk memastikan pemulihan bersama yang lebih kuat dan tangguh.

Bekerja sama dengan berbagai lembaga multilateral dan organisasi internasional, G20 telah melakukan serangkaian upaya untuk mendorong pemulihan yang lebih merata seperti penundaan pembayaran utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah, suntikan dana sebesar USD 5 triliun untuk penanggulangan Covid-19, pengurangan atau penghapusan bea masuk dan pajak, serta penurunan bea masuk untuk vaksin, pembersih tangan, desinfektan, peralatan medis, dan obat-obatan.                                                                                                                                                                

G20 juga berkomitmen mendukung tujuan WHO untuk memvaksinasi setidaknya 40% populasi dunia pada tahun 2021, dan 70% pada pertengahan tahun 2022, dengan meningkatkan pasokan vaksin di negara-negara berkembang dan menghilangkan kendala pasokan dan pembiayaan. Selain itu, G20 telah membentuk Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 sebagai mekanisme kerja sama dalam menangani isu-isu terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan global.

Berbagai upaya G20 untuk mendorong pemulihan akan terus dilanjutkan. Indonesia sebagai Presidensi G20 di tahun 2022 berkomitmen melanjutkan upaya kolektif global untuk memastikan adanya output nyata pemulihan global. Atas dasar itu, Indonesia menetapkan “Recover Together, Recover Stronger” sebagai tema utama untuk Presidensi G20 tahun 2022. Recover together atau pulih bersama mengacu pada bagaimana pemulihan ekonomi global memerlukan koordinasi dan kolaborasi dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Semua negara harus bisa keluar dari krisis bersama-sama dan tidak ada yang tertinggal. Recover stronger atau pulih lebih kuat menekankan peran G20 dalam mengatasi masalah struktural yang menghambat efisiensi, produktivitas, inklusi keuangan, dan ekonomi hijau.

Tema dari Presidensi Indonesia di tahun depan akan tercermin melalui tiga pilar strategis untuk menjawab tantangan global jangka pendek saat ini seperti pandemi, dan tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim. Pilar pertama adalah mendorong produktivitas agar ekonomi global lebih produktif dan seimbang. Fokus Indonesia adalah mendorong pemulihan yang merata, misalnya melalui dukungan akses vaksin ke seluruh negara, meningkatkan efisiensi ekonomi melalui transformasi digital bagi UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pasca Covid-19, mengembangkan pasar keuangan, dan mengatasi pembiayaan infrastruktur serta tantangan perpajakan digital.

Pilar kedua adalah meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem keuangan dan moneter. Pilar ini mencakup beberapa upaya signifikan seperti meningkatkan kesiapsiagaan pandemi, melindungi negara dari dampak exit policy untuk mendorong pemulihan, meningkatkan ketahanan global, dan mengatasi risiko volatilitas modal yang berlebihan.

Terakhir, pilar ketiga adalah memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Indonesia optimis bahwa seluruh negara dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indonesia akan mendorong upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan mengembangkan keuangan berkelanjutan, mempromosikan inklusi keuangan termasuk mendorong peran financial technology (fintech) dalam pembiayaan UKM dan meningkatkan peran UKM untuk meningkatkan inklusi ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu menegaskan bahwa Indoenesia berkomitmen pada perannya sebagai Presidensi G20 untuk menjawab tantangan keuangan dan ekonomi global melalui kerja sama yang lebih kuat antar negara-negara di dunia. Indonesia akan mengawal agenda prioritas dan legacy G20 dengan serius dan memastikan adanya upaya nyata dalam mewujudkan pemulihan bersama dan lebih kuat. “Ada peran penting bagi Indonesia dan negara G20 untuk mengisi, membawa perubahan dan reformasi kebijakan untuk menciptakan pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan menuju ekonomi yang lebih baik,” tutup Febrio.

***

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

  • SP93-Gelar Konferensi Internasional, Kemenkeu akan Dorong Agenda Pemulihan Tangguh dan Berkelanjutan dalam Forum G20 Unduh