Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Kemenkeu, Kementerian Paling Informatif
Tanggal : 06/11/2018 10:38:00
Kontak : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; Tlp (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax (021) 3500847

Kemenkeu, Kementerian Paling Informatif

 

Jakarta, 6 November 2018 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meraih predikat terbaik pada kualifikasi Badan Publik Kementerian dengan Kategori Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dengan nilai 96,90. Penganugerahan yang menjadikan Kemenkeu menjadi kementerian paling informatif ini, diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Wakil Menteri Keuangan pada 5 November 2018 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Sebelumnya, pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, Kemenkeu berhasil meraih predikat terbaik pada tahun 2013, 2014, dan 2015; terbaik kedua pada tahun 2016; dan kembali meraih predikat terbaik pada tahun 2017.

Tahun ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik kepada 460 badan publik atas kuesioner dengan dua indikator utama, yaitu pengembangan website yang terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan pengumuman informasi publik sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Selanjutnya, KIP melakukan penilaian atas indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik, dilanjutkan dengan tahap presentasi Badan Publik untuk menilai komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik yang berpartisipasi dikelompokkan dalam tujuh kategori, yaitu Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. Hasil akhir monitoring dan evaluasi KIP memberikan penilaian kepada Badan Publik dengan kategori Informatif (nilai 90-100), Menuju Informatif (nilai 80-89,9), Cukup Informatif (nilai 60-79,9), Kurang Informatif (nilai 40-59,9), dan Tidak Informatif (nilai kurang dari 39,9).

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tersebut dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkuliatas kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Nufransa Wira Sakti

  • Siaran Pers Kemenkeu Kementerian Paling Informatif Unduh