Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
ADB Governors' Seminar: Developing Asia beyond the COVID-19 Pandemic
Judul : Kemenkeu RI Hadiri Rangkaian Pertemuan Internasional, Kerjasama Melawan Pandemi dan Memulihkan Ekonomi secara Kolektif Diperkuat
Tanggal : 20/09/2020 11:27:45
Kontak : Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Telpon (021) 3441484

Kemenkeu RI Hadiri Rangkaian Pertemuan Internasional, Kerjasama Melawan Pandemi dan Memulihkan Ekonomi secara Kolektif Diperkuat

Jakarta, 20 September 2020 – Sebagai negara yang terlibat aktif di berbagai organisasi dan forum internasional, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadiri rangkaian pertemuan internasional mulai dari Pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan G20, Pertemuan Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral ASEAN+3, dan Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) pada 16-18 September 2020. Peran aktif Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional akan terus digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan mulia bagi kemanusiaan. 

Kerjasama dengan G20 dalam Menghadapi Pandemi Covid – 19

Negara-negara G20 menyepakati untuk terus melakukan aksi global bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampaknya terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Pandemi Covid-19 merupakan wake-up call bagi dunia tentang pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas kesiapan dan respons menghadapi pandemi. Pemerintah terus melakukan penguatan sektor kesehatan dalam rangka memastikan akses bagi setiap orang terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Di sisi lain, Indonesia juga melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk UMKM dan dunia usaha. Langkah-langkah penanganan tersebut tentunya membutuhkan alokasi anggaran yang besar, yang menuntut dilakukannya penajaman prioritas anggaran serta tetap menjaga keberlangsungan fiskal,” ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam pertemuan G20 secara virtual yang bertajuk “Key Role In Responding To The Current Crisis And Addressing Gaps In Global Pandemic Preparedness And Response” pada Kamis (17/9).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tidak ada negara yang telah sepenuhnya siap untuk menghadapi pandemi yang menyebar secara cepat dan berdampak besar pada kehidupan. Masih terdapat ketimpangan (gap) atas kapasitas pandemic preparedness, baik pada level nasional maupun level global.

Pada level nasional, kesenjangan kapasitas tersebut pada umumnya terletak pada kapasitas sistem surveillance pandemi yang belum kuat, sistem kesehatan yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang belum efektif, dan komunikasi publik yang belum optimal. Sedangkan pada level global, kesenjangan kapasitas mencakup pada kemampuan untuk melakukan proses surveillance and prevention yang terbatas, kapasitas sistem kesehatan dan supply chain yang masih lemah, koordinasi global leadership yang belum optimal dan koordinasi research and development yang belum kuat.

Peran G20 bersama lembaga pembangunan multilateral dan organisasi internasional, termasuk WHO, sangat penting dalam upaya mengendalikan Covid-19 dan mendorong pemulihan perekonomian global. Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 menegaskan pentingnya prinsip adil, merata dan terjangkau (fair, affordable and equitable) bagi semua negara di dunia atas akses terhadap peralatan medis dan obat-obatan yang dibutuhkan, termasuk vaksin Covid-19. Dalam mendukung hal tersebut, G20 mendorong aksi global melalui inistiatif Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) dan COVAX Facility, serta mendukung voluntary licensing of intellectual property. Sementara itu, lembaga pembangunan multilateral didorong untuk meningkatkan dukungan mereka bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi negara-negara yang membutuhkan. Negara-negara G20 akan melanjutkan implementasi kebijakan untuk melindungi nyawa, menjaga lapangan pekerjaan dan pendapatan, mendukung pemulihan ekonomi global, serta meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dan sistem keuangan.

Bersama ADB, Mengeskplorasi Tantangan dan Solusi Penanganan Pandemi di Asia Pasifik

Presiden ADB menyampaikan bahwa ADB berkomitmen untuk bermitra dengan negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik untuk mencapai tujuan pemulihan kawasan dari pandemi Covid-19. ADB akan terus menjaga kepercayaan para negara anggota sebagai mitra setia selama masa-masa sulit, antara lain dengan memberikan dukungan pembiayaan untuk mengatasi dampak Covid-19 dan memulihkan perekonomian senilai US$20 miliar. ADB terus berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta tetap berupaya untuk memberantas kemiskinan ekstrem.

Dalam Sidang Tahunan ADB ke-53 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 16-18 September 2020, ADB mendukung negara-negara anggotanya dalam enam bidang utama, yaitu: (i) mendorong kerja sama dan integrasi regional untuk membantu para anggota memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh institusi global, (ii) memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta membangun sumber daya manusia yang dibutuhkan perekonomian dalam jangka panjang, (iii) mempercepat upaya untuk mengatasi perubahan iklim, (iv) berinvestasi pada teknologi informasi dan data untuk kesehatan; pendidikan; pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah; dan kerja jarak jauh — sekaligus mengatasi kesenjangan digital dan keamanan dunia maya, (v) membantu anggotanya memperkuat mobilisasi sumber daya domestik melalui kerja sama perpajakan internasional, dan (vi) mendukung pengembangan vaksin yang aman dan efektif, dan untuk merumuskan strategi penyampaian yang adil. Untuk mewujudkannya, ADB akan terus memperkuat kerja sama dengan WHO, Bank Dunia (WB), GAVI, Aliansi Vaksin; ahli vaksin; dan perusahaan farmasi.

Pada bidang kesehatan, negara-negara anggota ADB menekankan pentingnya Universal Health Coverage (UHC) dan perlunya kolaborasi yang lebih kuat untuk memobilisasi pembiayaan perawatan kesehatan. Dalam Strategi 2030, ADB telah berkomitmen untuk mendukung upaya anggotanya yang sedang berkembang untuk mengejar dan mencapai UHC. Sementara untuk bidang perpajakan, ADB membangun Regional Hub untuk mempromosikan berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama dalam bidang kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan lintas ekonomi di Asia Pasifik dan mitra pembangunan. Regional Hub akan fokus pada Domestic Resource Mobilization dan International Tax Cooperation melalui kolaborasi erat antara otoritas keuangan dan pajak di negara berkembang, dan organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), OECD, dan Bank Dunia. Regional Hub akan memfasilitasi pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan dialog kebijakan.

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara donor ADB membahas mengenai skema hibah untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Kawasan Asia Pasifik. Negara – negara donor sepakat untuk menambah ketersediaan dana Asian Development Fund (ADF) periode 13 sebesar lebih dari US$4 miliar untuk 4 tahun ke depan dimulai dari 2021 hingga 2024. Dalam hal ini, Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ke-6 di ADB dan Ketua untuk negara-negara Konstituen Suite 5, berkontribusi sebesar US$12 juta. Hibah ADF13 akan dialokasikan antara lain untuk sektor kesehatan, risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, gender, infrastruktur, dan good governance.

Bagi Indonesia, ADB adalah mitra pembangunan yang banyak memberikan dukungan, baik pada saat pemerintah gencar melaksanakan reformasi maupun pada saat Indonesia mengalami bencana. “Kami sangat menghargai dukungan kuat ADB untuk Indonesia selama bertahun-tahun dan kecepatan tanggapan ADB serta keterlibatannya yang erat dan aktif dengan pemerintah selama krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Strategi kemitraan menempatkan ADB sebagai mitra utama dengan solusi inovatif untuk tantangan pembangunan yang kompleks,” ungkap Menkeu. Pada masa pandemi, ADB menyetujui fast track financing program senilai US$1,5 miliar untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat, mata pencaharian, dan perekonomian. Selain itu, ADB juga memberikan dukungan melalui program Contingent Disaster Financing (CDF).

Penguatan Kerjasama Regional ASEAN+3 untuk Membantu Pemulihan Ekonomi

Negara ASEAN beserta Cina, Jepang dan Korea yang tergabung dalam ASEAN+3 sepakat memperkuat kawasan regional untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi.

Dari sisi Indonesia dalam mendukung pemulihan dan stabilitas ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk merumuskan kebijakan fiskal yang prudent dengan target untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, menjaga tingkat konsumsi masyarakat terutama untuk masyarakat menengah ke bawah dan mendukung keberlangsungan sektor usaha.

“Meskipun saat ini Indonesia merelaksasi aturan defisit anggaran menjadi lebih dari 3% untuk penanggulangan dampak pandemi, Indonesia berkomitmen untuk kembali melaksanakan disiplin fiskal dengan menjadi kurang dari 3% pada tahun 2023,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Pertemuan para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN+3 pada Jumat (18/9). Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan reformasi struktural dengan pendekatan inklusif secara luas di berbagai sektor termasuk pendidikan, teknologi digital, tenaga kerja, infrastruktur, dan perbaikan iklim usaha.

Dalam konteks kerja sama regional, Indonesia mendorong penguatan kerja sama kawasan ASEAN+3 untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi di kawasan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia dan negara anggota ASEAN+3 lainnya berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inisiatif kerjasama, seperti (i) Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), (ii) ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), dan (iii) Asian Bond Market Initiative (ABMI) guna memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan. Penguatan kerja sama ini sangat relevan untuk menghadapi dampak negatif pandemi Covid-19 yang sangat besar.

Ke depannya, kerjasama kawasan ASEAN+3 akan terus diperkuat, melalui berbagai kerjasama strategis baru pada beberapa area seperti pembiayaan infrastruktur dan asuransi bencana. Khusus untuk pembiayaan infrastruktur, Indonesia berharap agar inisiatif strategis baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan terutama untuk pengembangan infrastruktur digital. Sementara untuk asuransi bencana, inisiatif tersebut sudah sejalan dengan prioritas nasional dalam mengimplementasikan dan mengembangkan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Indonesia. 

***

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

  • SP-69-Kemenkeu RI Hadiri Rangkaian Pertemuan Internasional, Kerjasama Melawan Pandemi dan Memulihkan Ekonomi secara Kolektif Diperkuat Unduh