Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Siaran Pers Kinerja Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Tanggal : 18/11/2019 14:38:37
Kontak : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan melalui Telpon: (021) 3865330.

Kinerja Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Jakarta, 18 November 2019 - Stabilitas ekonomi Indonesia masih tetap terjaga di tengah prospek perlambatan pertumbuhan perekonomian global. Prospek perlambatan ditunjukkan oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mengalami revisi ke bawah, dan pertumbuhan volume perdagangan global yang menurun diakibatkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, munculnya pusat-pusat krisis baru seperti di Chile, Bolivia dan Argentina, serta peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah dan Hong Kong telah berdampak pada ekonomi global tahun ini yang diproyeksikan tumbuh 3,0 persen atau terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Namun demikian, kondisi di dalam negeri secara year-over-year Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia triwulan III masih tumbuh 5,02 persen dan secara cummulative-to-cummulative masih tumbuh 5,04 persen, seiring dengan tetap kuatnya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT). Masih solidnya pertumbuhan tersebut salah satunya merupakan peran dari APBN yang bersifat countercyclical dalam memberikan stimulus ke perekonomian.

“Dalam kondisi global yang begitu sangat dinamis dan cenderung negatif, Indonesia masih tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi-nya pada kisaran 5% seperti yang tertuang di dalam kuartal III/2019 ini, oleh Badan Pusat Statistik,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sementara itu, neraca perdagangan juga sudah mengalami surplus pada Oktober 2019, membaik dari bulan sebelumnya yang mengalami defisit. Demikian juga dengan net ekspor yang sudah mulai positif pada triwulan III tahun 2019, seiring dengan perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Kondisi tersebut diyakini akan memberikan pondasi kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini dan juga tahun depan. Demikian disampaikan dalam APBN KiTa edisi November 2019.

Kinerja Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Masih Tumbuh Positif

Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.508,91 triliun atau 69,69 persen dari target APBN 2019 dan masih tumbuh dengan positif. Capaian pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen, PNBP yang telah terealisasi sebesar Rp333,29 triliun atau 88,10 persen, dan penerimaan hibah yang terealisasi sebesar Rp1,72 triliun atau 395,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Secara umum realisasi tersebut mengalami pertumbuhan dan membaik dibandingkan kinerja September 2019, meskipun perekonomian global masih mengalami tekanan yang berdampak pada kondisi domestik.

Realisasi penerimaan pajak tercatat masih tetap tumbuh dan telah mencapai 64,56 persen dari target APBN 2019. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penopang utama Penerimaan Pajak. Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) yang disebabkan oleh kenaikan kepatuhan pasca Tax Amnesty (TA) dan PPh 21 karena adanya peningkatan tingkat serapan tenaga kerja.  Penerimaan PPh 25/29 OP dan PPh 21, masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,35 persen (yoy) dan 9,77 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan kumulatif dari PPN/PPnBM per akhir Oktober 2019 tumbuh lebih baik jika dibandingkan periode triwulan III 2019 di tengah perlambatan perekonomian.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu tercatat telah mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 7,92 persen (yoy). Penerimaan kepabeanan dan cukai sebagian besar ditopang oleh penerimaan dari cukai, yang tumbuh 15,29 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, pertumbuhan penerimaan cukai utamanya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh masing-masing sebesar 15,30 persen (yoy) dan 14,25 persen (yoy). 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp333,29 triliun atau mencapai 88,10 persen dari target APBN dan masih tumbuh sebesar 3,16 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.

Belanja Negara Masih Terjaga dan Tetap Memberikan Stimulus Terhadap Ekonomi

Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam hal ini, APBN menjaga daya beli masyarakat miskin yang masih rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui peningkatan belanja sosial tersebut.  Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen (yoy) atau mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019.  Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Output belanja negara ditujukan untuk berbagai program prioritas

Selain capaian tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Oktober 2019 juga berhasil mewujudkan beberapa output strategis Kementerian/Lembaga, seperti: capaian pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan baru mencapai 183,4 km, rel kereta api sepanjang 141,7 km’sp, pembangunan jembatan sepanjang 6.430,9 m, dan pembangunan jalan tol sepanjang 9,3 km.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, di bidang pendidikan telah terealisasi output Beasiswa Afirmasi Dikti (ADIK) sebanyak 5.224 orang mahasiswa, tunjangan profesi dosen kepada 133.417 orang dosen, penyaluran Bidikmisi/KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada 356 ribu mahasiswa, pemberian bantuan dalam rangka program Indonesia Pintar kepada 12,9 juta siswa, peningkatan sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 4,6 ribu unit, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS kepada 222,6 ribu orang, sertifikasi kepada 40,4 ribu orang, serta pendidikan kecakapan kerja kepada 57,6 ribu orang.

Sementara itu, dari segi pendidikan agama, output yang telah terealisasi adalah penyaluran KIP kepada 1,3 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 7,7 juta siswa, penyaluran Bidik Misi kepada 19,4 ribu mahasiswa, dan TPG Non PNS kepada 146,9 ribu orang.

Pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan di bidang kesehatan, di mana capaian outputnya terdiri atas 96,7 juta untuk Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), 135,2 ribu penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) dan balita kekurangan, 572 layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB), 13 paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penugasan tenaga kesehatan sebanyak 2.619 orang. Adapun capaian untuk perlindungan sosial adalah program keluarga harapan mencapai 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bantuan pangan non tunai sebesar 15,3 juta KPM. 

Terjaganya Kesinambungan Fiskal dan Kredibilitas APBN

Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2,2 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menerbitkan obligasi dalam valuta asing di bulan Oktober lalu. Dengan adanya antisipasi pelebaran defisit tersebut, Pemerintah secara hati-hati melakukan pengelolaan pembiayaan. Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pembiayaan masih on track di mana posisi utang pemerintah terjaga aman di bawah 30 persen per PDB, yakni sebesar 29,87 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan yang ditujukan untuk hal-hal yang produktif dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global.

Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis. Pemerintah juga berkomitmen menjaga APBN 2019 yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan melalui Telpon: (021) 3865330.

***

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

  • SP Kinerja Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Ekonomi Global Unduh