Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Penyederhanaan Perencanaan Penarikan Kas untuk Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
Tanggal : 08/02/2018 11:12:45
Kontak : Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 4. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: 021-34565478 Faks: 021-3840515

Penyederhanaan Perencanaan Penarikan Kas untuk
Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga

 

Jakarta, 29 Januari 2018 – Sebagai bentuk pemanfaatan penggunaan teknologi  dan penyederhaanaan klasifikasi transaksi, pada tanggal 20 Desember 2017 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 (PMK 197/2017) tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. Peraturan baru ini mencabut PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

       Penyederhanaan dan kemudahan yang diberikan tidak melepaskan aspek akurasi perencanaan kas yang berguna bagi pengelolaan kas yang optimal. Selain itu, PMK 197/2017 mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan nasional dan proses penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian dari masing-masing satuan kerja.

Beberapa penyederhanaan yang diatur dalam PMK 197/2017, antara lain sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan klasifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang memerlukan RPD Harian dari sembilan menjadi tiga klasifikasi, sehingga terdapat keseragaman perlakuan bagi semua satker sesuai jumlah nominal RPD yang diajukan ke KPPN. Selain itu SPM dengan nilai transaksi  dibawah Rp1 Miliar tidak memerlukan lagi pengajuan RPD Harian;
  2. Kemudahan pengajuan SPM apabila RPD belum disampaikan satker, dengan memberikan opsi diproses lebih lanjut melalui mekanisme penundaan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan dibayar beberapa hari kemudian;
  3. Kemudahan proses perubahan penetapan RPD Harian yang semula dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perubahan ini akan  memotong jalur birokrasi penyusunan RPD Harian tingkat satuan kerja (satker); serta
  4. Perluasan sarana penyampaian RPD Harian yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Dengan ditetapkannya PMK 197/2017, diharapkan kegiatan di tingkat satker terlaksana lebih cepat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat melayani satker lebih baik, dan Kementerian Keuangan dapat mengelola kas lebih optimal berdasarkan perencanaan kas yang semakin akurat.

 

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan