Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Tangkapan Layar Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2021, Kamis (23/9). (Kemenkeu Foto | Biro KLI)
Judul : Pertahankan Sentimen Positif, Percepat Belanja, Perkuat Stimulus Fiskal
Tanggal : 23/09/2021 15:00:00
Kontak : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, Telephone: (021) 3505052

Pertahankan Sentimen Positif, Percepat Belanja, Perkuat Stimulus Fiskal

Jakarta, 23 September 2021Momentum pemulihan ekonomi global masih berlanjut hingga Agustus, meski terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. PMI Manufaktur global di bulan Agustus tumbuh solid 54,1, terutama didukung ekspansi dari AS dan Eropa. Meskipun terjadi lonjakan kasus Covid-19, namun realisasi program vaksinasi yang tinggi menopang keyakinan untuk membuka kembali aktivitas khususnya di AS dan Eropa. Harga komoditas masih dalam tren naik, termasuk di kelompok komoditas unggulan Indonesia seperti Batubara, Nikel, dan CPO. Namun, penyebaran varian Delta di 185 negara dan kemunculan mutasi virus lainnya di tengah vaksinasi yang belum merata, kenaikan suku bunga di tengah peningkatan inflasi, risiko rencana kenaikan debt ceiling di AS berpengaruh ke kondisi pasar keuangan, serta rencana tapering di negara maju yang terus mengemuka, termasuk isu risiko stabilitas sektor keuangan Cina akibat isu gagal bayar Evergrande (perusahaan real estate terbesar kedua di Cina), masih menjadi risiko yang harus diawasi.

Di sisi domestik, perbaikan ekonomi di awal Kuartal III-2021 mulai berlanjut setelah keberhasilan penanganan kasus Covid. Penerapan PPKM yang ketat, percepatan vaksinasi salah satu yang cukup baik dan upaya penyembuhan pasien mendukung keberhasilan penanganan Covid, meski harus tetap  waspada ke depannya. Kerja keras APBN mulai terwujud dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan yang meningkat menunjukkan adanya ekonomi yang membaik. Di sisi lain, meskipun Belanja Negara tetap didorong untuk memberikan stimulus, tetapi tetap terjaga dalam upaya untuk mendukung konsolidasi fiskal. Sebagai dampaknya, terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh pada menurunnya kebutuhan pembiayaan. “Tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan meskipun sempat mengalami beberapa disrupsi seperti kenaikan Covid sesudah Nataru maupun Delta. Kita tetap mengharapkan akan adanya yang kita sebut rebound recovery dan dengan demikian kita juga akan konsolidasi APBN. Ceritanya tetap seperti ini, konsisten ada optimisme namun tetap hati-hati. Optimisme tetap ada alasannya dan hati-hati karena memang kita melihat ketidakpastiannya masih ada, baik itu karena Covid, lingkungan global, dan gejolak-gejolak geopolitik yang harus kita waspadai imbasnya pada perekonomian global maupun Indonesia,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2021 secara daring.

Peran penting APBN terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi. Peran aktif masyarakat dan kewaspadaan atas risiko kedepan juga sangat diperlukan dengan menerapkan 5M dan 3T, serta keikutsertaan program vaksinasi. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi September 2021.

Tren Penguatan Ekonomi Domestik Mulai Bergerak Pada Bulan Agustus

Laju pemulihan ekonomi sempat tertahan pada awal kuartal ke-III yang ditunjukkan oleh tingkat keyakinan masyarakat sebagai akibat dari tren kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan dan dampak psikologis penerapan PPKM. Namun, aktivitas konsumsi mulai meningkat secara perlahan, seperti penjualan ritel menuju level positif dan penjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat semakin membaik, seiring ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dengan penurunan kasus Covid dan akselerasi vaksinasi. Peningkatan juga terjadi di sisi produksi, seperti pertumbuhan konsumsi listrik didorong oleh kelompok industri yang tumbuh 14,4 persen, bisnis yang kembali memasuki zona positif, konsumsi semen dan volume impor besi baja tumbuh masing-masing 2,5 persen dan 33,1 persen (yoy).

Pergerakan nilai tukar Rupiah masih dibayangi ketidakpastian terutama dipengaruhi oleh sentimen arah kebijakan The Fed, serta perkembangan kasus Covid-19, dan kinerja pasar SBN yang terjaga dengan kecenderungan minat investor kepada tenor pendek. Sejalan dengan itu, laju inflasi berada pada tren yang meningkat 1,59 persen (yoy) dan diekspektasikan di kisaran 1,8 persen sepanjang 2021.

Neraca Perdagangan bulan Agustus mencatat surplus tertinggi sepanjang masa (USD4,74 miliar), sehingga secara kumulatif mencatatkan surplus USD19,17 miliar. Kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan volume dari ekspor produk utama, seperti CPO, Batubara & Besi-baja seiring peningkatan ekonomi dan demand dari negara tujuan. Sementara pertumbuhan kinerja impor didorong permintaan domestik untuk barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri, yang mengindikasikan sisi produksi domestik terus membaik sejalan dengan kenaikan PMI Manufaktur Indonesia bulan Agustus, meski belum ke zona ekspansif.

APBN 2021 Hadir untuk Masyarakat

APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya Belanja Negara dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi. Belanja Negara telah mencapai Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp472,9 triliun.

Realisasi belanja barang K/L tumbuh 60,4 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi Program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.  Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 94,5 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 11,8 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 453,28 ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 7.6 juta siswa sekolah Kemenag. Realisasi belanja modal masih tumbuh signifikan sebesar 75,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020 serta pengadaan peralatan, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi. Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial, antara lain penyaluran kartu sembako kepada 16,1 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 3,6 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,5 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 52,7 persen (yoy), utamanya karena kenaikan belanja Kemenkes untuk pengadaan vaksin dan perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, dan penanganan Covid-19 lainnya. Realisasi subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 37,3 persen (yoy) dan 4,6 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Agustus 2021 mencapai Rp472,91 triliun atau 59,5 persen target APBN 2021. capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian TKDD tahun 2020 sebesar 73,0%. Namun terdapat peningkatan kinerja penyaluran TKDD, antara lain: Peningkatan DAK Non Fisik terjadi karena adanya kenaikan penyaluran dana Tamsil Guru PNSD dibanding tahun sebelumnya, bertambahnya jumlah daerah penerima dan porsi pagu murni serta penyaluran dana cadangan. Penyaluran BOP Kesetaraan juga lebih tinggi karena jumlah daerah yang menyampaikan laporan.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta.

Realisasi program PEN sampai dengan 17 September 2021 mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari pagu. Realisasi di sektor kesehatan mencapai Rp97,28 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, pemberian insentif untuk 1,07 juta nakes, dan santunan kematian untuk 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp112,87 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu Prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp59,51 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.

Selain itu, Pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan Korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp68,35 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 12,71 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp57,92 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Selanjutnya realisasi Pembiayaan Investasi hingga Agustus 2021 telah tercapai sebesar Rp61,8 triliun untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas Investasi kepada LPDP senilai Rp20 triliun, Dana Pembiayaan Perumahan (DPP) sebesar Rp12,5 triliun, LMAN sebesar Rp11,1 triliun, Pemberian Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10,0 triliun, PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun serta Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp2,0 triliun.

Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan bulan Agustus 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.177,6 triliun atau tumbuh 13,9 persen (yoy), mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP.

Penerimaan pajak mencapai Rp741,3 triliun, tumbuh 9,5 persen (yoy). Secara kumulatif, lima jenis pajak, yaitu PPh 21, PPh 26, PPh Final, PPN DN, dan PPN Impor, mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Secara neto sektoral, sektor yang tumbuh positif pada periode ini adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Informasi & Komunikasi, Transportasi & Pergudangan, dan Pertambangan,  Pada bulan Agustus ini, pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi, antara lain PPh 21, PPh 22 Impor, PPN DN, dan PPN Impor, mampu tumbuh double digit dan mayoritas sektor tumbuh positif pada bulan ini. Pertumbuhan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) masih negatif pada Q1-2021 dikarenakan baseline Q1-2020 yang belum terpengaruh Covid-19, namun kinerja Pengawasan Kepatuhan Material (PPM) mulai positif sejak April 2021. Sementara itu, Pertumbuhan PKM selalu double digit sejak bulan Februari 2021 sejalan dengan aktivitas PKM yang terus meningkat. Secara kumulatif, penerimaan pajak neto Januari-Agustus 2021 atas pajak-pajak yang tidak terpengaruh pemanfaatan insentif fiskal telah mampu melebihi level penerimaan tahun 2019 (kondisi pre-Covid).

Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 30,4 persen (yoy), mencapai Rp158,0 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Penerimaan Cukai sebesar Rp115,01 triliun atau tumbuh 17,70 persen (yoy), pertumbuhan dipengaruhi kenaikan produk dan efek kebijakan penyesuaian tarif. Penerimaan Bea Masuk (BM) mencapai Rp24,09 triliun atau tumbuh 11,80 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, sedangkan Penerimaan Bea Keluar (BK) mencapai Rp18,89 triliun atau 1.056,72 persen dari target APBN 2021, dipengaruhi penerimaan BK Komoditas Mineral tumbuh 118 persen (ytd) didorong peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Penerimaan BK Produk Sawit melesat 3.163,99 persen (ytd), dikontribusi tarif BK yang lebih besar di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO).

Selanjutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai Rp277,7 triliun, tumbuh 19,6 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung Pendapatan SDA tumbuh 8,7 persen, Pendapatan dari PNBP Lainnya tumbuh 37,5 persen dan Pendapatan BLU tumbuh 94,9 persen.

Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi

Defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp528,9 triliun atau 52,6 persen target APBN didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama yang solid antar otoritas.

Kinerja pasar SBN membaik seiring pelaksanaan SKB III sebagai salah satu faktor dilakukannya penyesuaian target penerbitan SBN, selain pemanfaatan SAL, penyesuaian investasi dan proyeksi kebutuhan defisit APBN. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SDG Bonds senilai EUR500 juta menunjukkan komitmen yang kuat untuk pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah berhasil melaksanakan transaksi Liability Management di pasar global untuk pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali seri-seri global bonds yang dimiliki oleh investor senilai USD1,16 miliar. Hal ini sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang Pemerintah. Pembiayaan anggaran akan tetap dikelola secara oportunistik, fleksibel serta prudent.

Memasuki Kuartal III-2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kerja keras APBN. Upaya untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Namun, langkah fleksibel, antisipatif dan responsif atas penanganan Pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, Belanja Negara terus didorong dalam bentuk stimulus, namun tetap terjaga dalam upaya konsolidasi fiskal, sehingga dampaknya terjadi penurunan defisit anggaran yang berpengaruh kepada menurunnya kebutuhan pembiayaan.

“APBN akan hadir secara sangat responsif, fleksibel namun path-nya tetap sama yaitu kita tetap konsolidasi. Ini yang makanya komposisi menjadi penting, belanja kadang-kadang harus refocus, kita mendorong di sisi satu, tapi kita mengerem di sisi yang lain. Ini adalah tujuannya untuk tetap kita bisa meng-adjust, atau menyesuaikan diri dengan situasi pandemi menuju endemi, yang masih semuanya, semua negara masih mencoba mendesain-nya. Jadi, Indonesia juga sama,” jelas Menkeu.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah strategis terhadap dinamika yang ada, serta bekerja sama dengan seluruh otoritas untuk mendukung efektivitas kebijakan. Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemim sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Tlp: (021) 3865330.

***

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi September 2021 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Agustus 2021. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

 

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 
Kementerian Keuangan

  • SP-72 Pertahankan Sentimen Positif, Percepat Belanja, Perkuat Stimulus Fiskal Unduh