Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : Siaran Pers Pokok-Pokok Perubahan PMK tentang Pembelian Kembali SUN
Tanggal : 06/12/2018 11:39:54
Kontak : DJPPR, Kemenkeu RI. Telpon (021) 3810175

Pokok-Pokok Perubahan PMK tentang PembeIian Kembali SUN

 

Jakarta, 3 Desember 2018 – Dalam rangka perluasan cakupan metode pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) melalui metode Bookbuilding dan _Billateral Buyback, maka perlu dilakukan pengaturan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018 sekaligus mencabut PMK Nomor 209/PMK.08/2009.

Adapun pokok-pokok materi perubahan PMK tersebut antara lain memuat: 

1.Pasal 2 menyatakan bahwa Pembelian Kembali SUN dapat dilakukan dengan metode: 
a. Lelang; atau 

b. Tanpa Lelang, dengan: 
1) Bookbuilding;
2) Billateral Buyback; atau 
3) Transaksi SUN secara langsung.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 2 bahwa Pembelian Kembali SUN dengan beberapa metode dimaksud dapat dilakukan dengan cara Tunai (cash buyback) dan/atau Penukaran (switching).

2. Pasal 3 menegaskan bahwa Pihak dalam Pembelian Kembali SUN untuk masing-masing metode adalah:

a. Dealer Utama sebagai Peserta Lelang, untuk Pembelian Kembali SUN melalui Lelang;

b. Dealer Utama, untuk Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding; dan 

c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah dan Dealer Utama, untuk Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback.

3. Mekanisme Pembelian Kembali SUN diatur sebagai berikut:

a. Lelang : Ketentuan Lelang tidak dilakukan perubahan.

b. Bookbuilding:
(1) Pasal 11 mengatur bahwa Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding kepada Pemerintah dapat dilakukan melalui Dealer Utama pada periode masa penawaran.

c. Billateral Buyback 
1) Pasal 14 menegaskan bahwa Pembelian Kembali SUN dengan Billateral Buyback hanya dapat dilakukan kepada OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, Residen dan/atau Dealer Utama, setelah terjadinya kesepakatan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) atas Penawaran Penjualan SUN.

2) Pasal 15 mengatur bahwa: 
a. Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh OJK, LPS hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui Dealer Utama;

b. Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, dan/atau Dealer Utama dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah atau melalui Dealer Utama; dan

c. Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh Residen hanya dapat dilakukan melalui Dealer Utama.

3) Pasal 16 mengatur bahwa:
a. Penawaran Penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback oleh OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, dan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama sendiri;

b. Penawaran Penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback oleh Dealer Utama dapat dilakukan untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak yakni BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Residen.

4) Pasal 17 mengatur bahwa Penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback dilakukan dengan mengajukan surat Penawaran Penjualan SUN kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen PPR dengan tembusan kepada Direktur SUN.

5) Pasal 18 menyatakan bahwa Minimal nominal Penawaran Penjualan SUN yang dapat diajukan kepada Pemerintah oleh:

a. OJK, LPS, dan/atau Dealer Utama adalah sebesar Rp250 miliar, dengan minimal sebesar Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya untuk satu seri;

b. BPJS, BUMN, BLU, dan/atau Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp50 miliar, dengan minimal sebesar Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya untuk satu seri;

c.Dalam hal SUN yang ditawarkan untuk dibeli kembali oleh Pemerintah adalah SUN dalam valuta asing yang penerbitannya dilakukan di pasar perdana domestik, maka minimal nominal Penawaran Penjualan SUN yang dapat diajukan adalah sebesar USD50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain, dengan minimal sebesar USD5 juta dan berlaku kelipatannya untuk satu seri.

4. Pasal 24 mengatur pelaksanaan Setelmen yang berbeda-beda untuk setiap metode yaitu dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah:

a. tanggal pelaksanaan Lelang, untuk transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN;

b. tanggal penetapan hasil Pembelian Kembali SUN, untuk Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding; dan/atau 

c. tanggal kesepakatan, untuk Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback.

5. Pasal 27 dan Pasal 28 menegaskan ketentuan sanksi kepada Dealer Utama yang gagal Setelmen dan tidak melaporkan transaksi Pembelian Kembali SUN kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).

6. Pasal 29 menyatakan bahwa otorisasi yang diberikan kepada Peserta Lelang dan penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN dinyatakan tetap berlaku.

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan RI

  • SP Pokok Pokok Perubahan PMK Buyback SUN Unduh