Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Judul : WTP Bukan Tujuan Akhir, Laporan Pertanggungjawaban Penting untuk Perencanaan Selanjutnya
Tanggal : 12/09/2019 12:00:59
Kontak : Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan | telp:021 3846663 email: mediacenter@kemenkeu.go.id

WTP Bukan Tujuan Akhir, Laporan Pertanggungjawaban Penting untuk Perencanaan Selanjutnya

Jakarta, 12 September 2019 - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.  Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel. Dalam sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan, Keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. "Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya” ujar Menkeu.

Menkeu mengharapkan agar pemanfaatan laporan keuangan tidak hanya menggunakan laporan di Kementerian Lembaga masing-masing. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dikonsolidasikan juga penting dalam memberikan peta yang lengkap dalam menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran. 

Selain itu, Pemerintah juga terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan antara sistem informasi keuangan pusat atau sistem perbendaharaan (SPAN) dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIKD). “Jadi nanti kita berharap adanya konsolidasi secara real time dan itu akan menjadi sumber informasi yang powerful bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat dan bahkan dunia usaha” ujar Menkeu.

Di acara ini juga dilakukan peluncuran aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. BAS Mobile Online ini merupakan aplikasi berbasis android. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan dari 542 kabupaten/kota dan 34 provinsi dapat diakses dan di-download melalui aplikasi mobile, tidak hanya dari website. Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah memahami dan menggunakan berbagai segmen akun baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pelaporan keuangan melalui mobile phone.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini dilakukan dari 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang andal dan relevan. Selain itu, para peserta dapat berbagi informasi terkait pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dan basis data dalam rangka penyediaan informasi keuangan negara yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Dalam kegiatan ini juga, akan diberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP, sekaligus memberikan edukasi kepada K/L yang belum memperoleh opini WTP. Pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada K/L yang memperoleh opini WTP selama 5 kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018. Penghargaan ini diberikan kepada 43 (K/L) (rincian terlampir). 

Selanjutnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah juga menyampaikan penghargaan BMN Award kepada 11 K/L dalam 3 kategori (terbagi dalam 3 kelompok K/L) yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continuous Improvement dan Peer Collaboration. Menkeu mengatakan, “Saya ingin memberikan apresiasi BMN kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN”. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Menkeu meminta untuk terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep/cara kerja baru mengikuti perkembangan teknologi digital. Misalnya, konsep cost sharing atau open space akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif. 

Rakernas ini akan dilengkapi dengan talkshow yang membahas Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju, dengan pembicara-pembicara yaitu Wakil Menteri Keuangan,  Direktur Utama LPP TVRI, Anggota KSAP dan Presiden Bukalapak. Selain itu juga akan dibuka pula layanan edukasi dan konsultasi yang meliputi empat bidang yaitu Akuntansi BMN, Standar Akuntansi Pemerintahan, Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pelaksanaan Anggaran untuk membahas tuntas permasalahan masing-masing K/L terkait pengelolaan maupun pelaporan keuangan.

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat. Pada akhirnya, dengan pengelolaan keuangan yang sehat, akan terwujud Indonesia yang kuat, mandiri dan berdaya saing dalam mencapai tujuan bernegara.

***

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Kementerian Keuangan