Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Beraksi Edisi IV 2020 Berita Aktual Transformasi Edisi IV April 2020

Dalam suasana pandemi COVID-19 BERAKSI edisi IV mengangkat beberapa capaian terkini program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang sejalan dengan kebijakan nasional terkait penanganan wabah COVID-19.

 

Evaluasi Pelaksanaan WFH di Kemenkeu

Mayoritas pegawai Kemenkeu saat ini melakukan Work From Home (WFH) selama masa darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemenkeu telah melakukan survei terkait persepsi dan pengalaman pegawai dalam pelaksanaan WFH pada periode 14-16 April 2020, dengan 18.254 responden, 4.144 pimpinan yang bertujuan memperkuat pemahaman pelaksanaan WFH di Kemenkeu dalam situasi darurat pandemi serta mengumpulkan data-data awal yang dapat menjadi bahan bagi pendalaman dan perumusan arrangement FWS yang paling optimal.

Hasil survei adalah sebagai berikut:

  • Mayoritas pegawai Kemenkeu telah mampu melaksanakan WFH secara efektif meski tanpa persiapan.
  • Lebih dari 90% pegawai sudah menggunakan sarana (laptop dan internet) yang memadai untuk WFH, meskipun dipenuhi secara swadaya.
  • Kemenkeu telah menyediakan sarana kolaborasi dan komunikasi misalnya kolaborasi.kemenkeu.go.id, namun saat WFH masih diberlakukan piloting di Setjen. Pegawai cenderung memanfaatkan whatsapp dan sarana komersial untuk komunikasi dan pertukaran dokumen.

 

Implementasi fitur Presensi, Tugas Saya, dan Laporan Kesehatan

Sebagai respons institusi atas “paksaan” pelaksanaan Work From Home selama pandemi COVID-19, melalui inisiatif strategis office automation, Sekretariat Jenderal mengembangkan fitur Presensi, Tugas Saya, dan Laporan Kesehatan. Melalui fitur ini Kementerian keuangan dapat memonitor jam kerja, kondisi kesehatan dan kinerja pegawai Kemenkeu.

Penyusunan fitur-fitur ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 15/MK.1/ 2020 mengenai Pelaksanaan Work From Home dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri/Kota Serta Cuti dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Fitur presensi ini diimplementasikan di seluruh UE 1, yang mencakup:

  1. Clock in/clock out
  2. Pelaporan Kesehatan, WFH/non WFH
  3. Upload foto diri dan geo tagging (belum tersedia pada versi web)
  4. Tugas saya dan/atau bawahan (belum tersedia pada versi mobile)

 

Implementasi Full E-Learning

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kemenkeu di tengah wabah COVID-19, telah diluncurkan 83 program e-learning (termasuk microlearning) secara open access sepanjang tahun 2020 yang dapat dimanfaatkan pegawai kapan saja dan dimana saja.

Saat ini sudah tersedia +/ 100 open courses di KLC. Total peserta yang mengakses e-Learning sampai dengan 29 April 2020 adalah 76.340 orang (Dashboard Semantik).

 

FOKUS BERAKSI : DANA BAGI HASIL sesuai PMK 35/PMK.7/2020

IS #12. Harmonisasi belanja APBN dan APBD, Pemilik inisiatif: DJPK

Sesuai amanat Perpu 1/2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, telah ditetapkan PMK 35/PMK.7/2020 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

PMK tersebut mengatur penetapan alokasi serta ketentuan mengenai Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan TKDD TA 2020, yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik termasuk BOK Tambahan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Total Pagu Alokasi DBH Rp89.811,92 Miliar terbagi dalam DBH Tahu Anggaran 2020 sebesar Rp77.307,42 Miliar, dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp12.504,50 Miliar.

Mekanisme pelaporan dan penyaluran DTU adalah:

  • Penyaluran DBH dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan meliputi: laporan penyesuaian APBD, dan laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19
  • Dalam kondisi tanggap darurat COVID-19, pelaksanaan rekonsiliasi atas penyetoran pajak antara Pemerintah Daerah, KPP, dan KPPN tetap dilaksanakan dengan menggunakan media sarana elektronik dan/atau memanfaatkan jasa layanan pengiriman barang/ekspedisi

Relaksasi penggunaan DBH sebagai berikut:

  • Belanja Infrastruktur sebesar 25% dari DTU dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk penanganan pandemi COVID-19.
  • Pemerintah daerah dapat menggunakan sisa DBH DR yang masih terdapat di RKUD maksimal 25% untuk penanganan COVID-19 dan/atau ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dan/atau nasional.