Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Beraksi Edisi IX 2021 Berita Aktual Transformasi Edisi IX Bulan September 2021

CAPAIAN SIGNIFIKAN INISIATIF STRATEGIS (IS) RBTK TAHUN 2021

IS #1

Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: New Way of Working

Kick off penerapan Kerangka Integritas Kemenkeu (KMK Nomor 323/KMK.09/2021) pada kegiatan Preliminary FGD Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun 2021

IS #4

Implementasi Office Automation dalam rangka Membangun Digital Workplace

Launching modul OA Fase III (yang terdiri dari modul Layanan Balai Kesehatan, Layanan Perpustakaan, Kemenkeu Mendengar, Penghargaan Pegawai, dan Pengelolaan Pendidikan) serta penyelenggaraan Training of Trainer ke seluruh perwakilan UE I/Non Eselon atas penerapan modul dimaksud

IS #6

Modern e-learning sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM

Penyelenggaraan Kemenkeu Learning Festival (landing page: https://bit.ly/KLF2021) sebagai salah satu upaya akselerasi proses digitalisasi materi pembelajaran di lingkungan Kemenkeu

IS #9

Evaluasi Insentif Fiskal

  1. Survei Tax Allowance telah dilaksanakan oleh DJP dengan menggunakan metode sampling responden Wajib Pajak di beberapa KPP pada tanggal 6 sd. 17 September 2021.
  2. Pengumpulan data evaluasi threshold PPN & PPh serta pengumpulan data evaluasi kawasan industri telah dilakukan oleh BKF, untuk selanjutnya dilakukan proses pengolahan data.

IS #10

Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account Management)

Telah dilakukan persiapan & katalogisasi Data DJA ke SSP ISRM, selanjutnya akan dilakukan remodeling SSP ISRM setelah data dari DJA tersedia.

IS #11

Joint Program Optimalisasi Penerimaan

  1. Telah dilakukan monev Joint Investigasi bersama Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada Rabu, 22 September 2021.
  2. Telah dilakukan FGD pembahasan peraturan perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai serta studi kasus terdahulu terkait Kawasan Bebas & NPPBKC-NPWP bersama Itjen, Komwasjak, DJBC, dan DJP.

IS#13

Pengembangan National Logistics Ecosistem (NLE)

Telah ada peningkatan jumlah perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi sehingga sampai dengan saat ini sudah terdapat 8 platform trucking yang telah berkolaborasi di NLE, yaitu iTruck.ID, Logol, Clickargo, Persero Batam, AITI-LOG, PT. FM GLOBAL LOGISTICS, Logisly, dan LOGEE TRANS.

IS #17

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

Success rate transaksi common expense (tagihan listrik dan telekomunikasi) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2021 pada Satker piloting DJPb dan Setjen adalah sebagai berikut:

  1. Berdasarkan ID Pelanggan yang tagihannya dibayar oleh satuan kerja
    1. Agustus 2021: 84% (Telkom) dan 84%
    2. September 2021: 88% (Telkom) dan 98% (PLN)
  2. Berdasarkan jumlah satuan kerja yang berhasil membayar tagihan Telkom dan PLN melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
    1. Agustus 2021: 78% (Telkom) 88% (PLN)
    2. September 2021: 97% (Telkom) dan 100% (PLN)
  3. Untuk Peningkatan nominal transaksi pembayaran antara siklus pertama dan kedua mencapai 110% pada Telkom dan 18% pada PLN
  4. Landing Page Digipay bank Himbara telah selesai semua (100%) dan dapat digunakan semua user Satker pengguna Himbara
  5. Kajian model pembayaran Tunkin melalui PPP telah diseminarkan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam pendetilan prosbis, regulasi, dan aplikasi.

IS #18

Harmonisasi Belanja APBD dengan Belanja APBN untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nasional

  1. Telah diselenggarakan acara sosialisasi percepatan penyediaan data transaksi yang diikuti oleh 193 Pemda pada tanggal 16 September 2021. Selain penyampaian beberapa pokok kebijakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dalam kegiatan dimaksud juga disampaikan data keuangan yang berhasil terinterkoneksi melalui Sinergi 5 yakni sebanyak 362 Pemda yang juga menggenapkan data keuangan yang terkoneksi seluruhnya menjadi 542 Pemda (penggabungan dengan Sinergi 4).
  2. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-35/PK/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi DJPK Tahun 2021-2024 yang bertujuan mengantarkan visi TIK DJPK yakni “Optimalisasi TIK sebagai Enabler dan Backbone Transformasi Digital untuk mendukung pencapaian visi DJPK”

IS #23

Sustainable Development Goals Bond

  1. Telah dilakukan debut penerbitan dalam mata uang asing Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down pada 23 September 2021.
  2. Penerbitan bond dalam format ESG (Environment, Social, and Governance)
  3. Total nominal SDGs Bond yang diterbitkan adalah 500 juta Euro.

 

 

FOKUS BERAKSI

Konsep kebijakan Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) Kementerian Keuangan

 

Latar Belakang

Konsep RKMD dilatarbelakangi oleh fenomena digitalisasi, komposisi pegawai milenial, dan globalisasi yang terakselerasi oleh digital disruption dan berkaitan erat dengan pandemi Covid-19.

Secara demografi, komposisi pegawai Kemenkeu mendukung dalam upaya transformasi digital (komposisi gen y dan gen z mencapai 69% dari total pegawai Kemenkeu) dimana generasi tersebut yang kedepannya akan menjadi para future leaders.

Memiliki modal demografi pegawai yang melek teknologi, terdapat beberapa hal utama yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong keberhasilan transformasi digital, yakni manusia, mindset, budaya, proses bisnis, dan teknologi.

Dalam siklus transformasi, saat ini Kemenkeu berada pada tahap ROUTINIZATION yang ditandai dengan pembiasaan penerapan New Way of Working.

Konsep Grand Design Kebijakan Ruang Kerja Masa Depan Kementerian Keuangan

Konsep RKMD merupakan sebuah terobosan dalam menjawab kebutuhan transformasi digital dengan mengubah pola kerja konvensional (berorientasi struktural) menjadi pola kerja fungsional berasaskan pada agilitas, fleksibilitas, & humanis.

Dalam konsep Grand Design kebijakan RKMD, prasyarat implementasi RKMD diantaranya adalah Budaya Kerja Masa Depan, SDM Kompeten, Regulasi, Manajemen Kinerja, dan Data Analytics.

Prinsip dasar RKMD meliputi:

  1. Borderless Organization (organisasi tanpa sekat)
  2. Kebijakan Delayering yang modern
  3. Harmonisasi, Optimalisasi, & Evaluasi
  4. Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Talenta
  5. IT sebagai enabler
  6. Project based team

Dalam impelentasinya, pilar-pilar Transformasi Sistem Kerja Dalam RKMD sejalan dengan berbagai inisiatif strategis dalam IS-RBTK 2021.

Tujuan dan Konsep Implementasi

Dampak penerapan RKMD diperkirakan mampu menaikan indeks Kesehatan organisasi yang inline dengan meningkatkannya kesejahteraan pegawai (7% Peningkatan produktivitas pegawai dan 20% Peningkatan Kepuasan pegawai.

Dalam mendukung RKMD, dirancang collaboration tools yang mampu mengkolaborasikan berbagai jenis pekerjaan dan menghubungkan antar pegawai dalam satu platform (your office just on your finger) dimana pengembangan e-kemenkeu diharapkan akan menjadi collaboration platform dalam RKMD.

Informasi Selengkapnya Beraksi Edisi September 2021