Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Capaian 20 Inisiatif Program RBTK

Capaian 20 Inisiatif Program RBTK

Program RBTK dilaksanakan melalui Implementasi 20 Inisiatif Strategis (IS) RBTK yang telah dimulai sejak awal tahun 2017 s.d. 2018.  20 IS RBTK tersebut tersebar dalam 4 tema utama sebagaimana ditetapkannya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/MK.01/2016.  Adapun tujuan dari Implementasi 20 Inisiatif Strategis RBTK tersebut adalah untuk mencapai strategic outcomes Kementerian Keuangan yaitu terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Implementasi 20 IS RBTK dinilai dapat berjalan dengan baik dan telah menghasilkan berbagai output/outcome yang cukup signifikan, adapun highlight pada masing-masing tema diantaranya:

Beberapa highlight capaian tema Sentral diantaranya:
Tahun 2017

  1. Diagnostic Budaya yang melibatkan 97% Pegawai Kemenkeu dan Launching Gerakan Efisiensi (IMK 346/IMK.01/2017).
  2. Program Secondment antara BKF-DJP-DJBC serta MoU dengan BI, OJK, dan LPS.
  3. Launching Portal Knowledge Management System, dengan jumlah knowledge capture (video pembelajaran) tahun 2017 mencapai 631 Video termasuk executive knowledge capture tentang APBN 2016 dan Tax Amnesty.
  4. Penetapan format dan standard penyusunan KEM-PPKF, sebagaimana telah disampaikan kepada DPR.

Tahun 2018

  1. Penetapan PMK Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, dan Penyelesaian Surat Edaran nomor SE-12/MK.1/2018 tentang Penerapan Nilai – Nilai Kemenkeu dan Kode Etik Sebagai Early Warning System di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  2. Pelaksanaan e-learning melalui portal Knowledge Management System (klc.kemenkeu.go.id). Peralihan diklat konvensional ke e-learning berpotensi menekan biaya pelatihan sebesar 88.07%;
  3. Penetapan PMK Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), serta Pengaturan insentif fiskal dalam Kawasan Ekonomi Khusus, Bea Masuk ditanggung Pemerintah, Fasilitas Pajak, Bea, dan Cukai sektor Jasa dalam rangka MEA dan pengaturan Cukai Hasil Tembakau;

Beberapa highlight capaian Tema Penerimaan diantaranya:

Tahun 2017

  1. Pengembangan SIKD untuk menampung DTH-RTH yang dibutuhkan oleh DJP.
  2. Implementasi Joint Program DJP-DJBC (joint analysis dan joint audit) dengan total realisasi penerimaan mencapai Rp3,49T & USD 5,13Jt.
  3. Integrasi Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan NPWP.
  4. Interkoneksi SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBP di beberapa K/L (Kementerian LHK, Kementerian Kesehatan, dan BATAN) dan proses development dengan Kementerian ESDM.
  5. Komitmen sinergi APIP K/L/Pemda dalam pengawasan penerimaan perpajakan.

Tahun 2018

  1. Pengembangan multichannel e-Services berupa MoU smartcard Kartin1 dengan 4 Bank telah dilaksanakan dan telah implementasi di Kantor Wilayah DJP Malang, Implementasi Aplikasi e-Form 1771 SPT Tahunan Badan, dan Implementasi  Tahap 2 Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23.
  2. Implementasi program sinergi DJP-DJBC dengan realisasi penerimaan mencapai Rp. 23,25T.
  3. Telah diselesaikan peraturan terkait integrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu PMK No 66/PMK.04/2018.
  4. Penetapan Inpres 4/2018 tentang Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP.

 

Beberapa highlight capaian Tema Perbendaharaan diantaranya:

Tahun 2017

  1. Implementasi simplifikasi proses pertanggungjawaban keuangan untuk penerima bantuan sosial.
  2. Piloting SAKTI pada seluruh satuan kerja DJPB.
  3. Penerbitan SPN tenor kurang dari 3 bulan.
  4. Penetapan dan piloting Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat – ICOFR (PMK-14/2017).
  5. Pelaksanaan revaluasi atas 365.242 aset/BMN dengan nilai koreksi/kenaikan BMN per 31 Desember 2017 mencapai Rp1.821 T (271,3% dari nilai buku).

Tahun 2018

  1. Piloting Sistem Aplikasi Keungan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satker Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan beberapa K/L (sebagian termasuk modul Anggaran/RKA K/L);
  2. Penyelesaian interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan LKPP (data Online Monitoring SPAN (OMSPAN) sudah terkoneksi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); Telah dilakukan interkoneksi SAKTI dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) melalui push data SAKTI ke Database SIMAN;
  3. Piloting penggunaan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan pada Satker Istana Kepresidenan, DJPb dan BKF Kementerian Keuangan, PPATK serta KPK;
  4. Pembangunan sistem SBN Ritel Online (e-SBN) yang mencakup sistem pengolah database SBN Ritel online dan Application Programming Interface (API), pengembangan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dan pengembangan aplikasi Mitra Pilot Project;
  5. Manfaat ekonomi pengelolaan asset sebesar Rp4.083,05M dari target Rp700M, dan pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional Tahun 2018 telah dilakukan untuk 41 ruas tol, 15 bendungan, dan 5 infrastruktur transportasi;
  6. Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIKP/ICOFR) atas LK BUN, LK BA 015, dan LKPP

 

Beberapa highlight capaian Tema Penganggaran diantaranya:

Tahun 2017

  1. Penetapan PP Nomor 17/2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang dilanjutkan dengan pembangunan aplikasi KRISNA yang telah dijadikan rujukan dalam RKA K/L.
  2. Penetapan PMK 50/PMK.07/2017 jo. PMK 112/PMK.07/2017: penyempurnaan TKDD yang mencakup rambu-rambu penggunaan block grant, perbaikan pengalokasian DAK Fisik berbasis proposal (melalui aplikasi e-planning dan Aplikasi SINKRON DAK Fisik) dan penerapan performance based dalam penyaluran TKDD.
  3. Penentuan dan simulasi Skema Pensiun baru bersama KemenPAN-RB (manfaat pasti untuk PNS Lama, dan iuran pasti untuk PNS baru).

Tahun 2018

  1. Penetapan Standar Biaya Masukan (PMK 32/PMK.01/2018) untuk mendorong efisiensi pada K/L, diantaranya tidak ada kenaikan uang harian perjalanan dinas, pembatasan jumlah honor tim untuk tim lintas K/L dan yang ditandatangani Presiden, pemberian kudapan/makan siang rapat diberikan apabila pembahasan lintas unit eselon II.
  2. Proses penilaian proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sinkronisasi telah dilaksanakan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) tanpa melalui tatap muka.
  3. Pelaporan dan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi berbasis web (OMSPAN) telah berjalan dengan baik termasuk pelaporan dalam bentuk foto kegiatan dan GPS tagging location.