Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Inisiasi Program RBTK

Inisiasi Program RBTK

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Bambang P.S. Brojonegoro kepada Sri Mulyani Indrawati telah memberikan nuansa baru bagi pengelolaan tugas Kementerian Keuangan termasuk dalam hal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Dalam sambutan awal sebagai Menteri Keuangan pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa tugas berat yang harus diemban oleh Kementerian Keuangan adalah bagaimana kita mampu menggunakan instrumen fiskal untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik.  Langkah awal yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah fokus membenahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar lebih realistis dan kredibel serta mengurangi belanja non prioritas dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya dalam rapat Steering Committee Program RBTK yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016, Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pengelolaan keuangan negara.  Beberapa point arahan Menteri Keuangan dalam steering committee tersebut antara lain:

  1. Peka terhadap tuntutan stakeholdersuntuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik;
  2. Transformasi Kelembagaan ke depan agar fokus pada aspirasi pertama (budaya akuntabilitas berbasis outcome) dan aspirasi kelima (terobosan nasional);
  3. 87 Inisiatif Strategis (IS) Program TK sebagaimana dalam KMK 36/KMK.01/2014 dan usulan penambahan 7 IS pada tema pengganggaran dan tema kepabeanan dan cukai tetap dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I;
  4. Agar didesain IS Program RBTK baru pada 4 tema utama yaitu Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral untuk mencapai strategic outcome Kementerian Keuangan “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.

Penetapan Inisiatif

Usulan 20 IS RBTK hasil kordinasi dan kalibrasi CTO, Staf Ahli, Sekretaris Jenderal, dan para PMO unit eselon I selanjutnya dibahas dalam Leaders Offsite Meeting (LOM) yang dilaksanakan di Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 2-3 Desember 2016 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat eselon I. 

Secara garis besar hasil LOM yang terkait dengan perumusan IS RBTK baru adalah sebagai berikut: 

  1. Menyetujui dan menetapkan 20 IS RBTK sebagai fokus Kementerian Keuangan dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang ditujukan untuk mencapai Strategic Outcomes Kementerian Keuangan.
  2. Strategic OutcomesKementerian Keuangan pada prinsipnya terbagi dalam 3 (tiga) outcomes tematik yaitu:
    • Tema Penerimaan “Pendapatan negara yang optimal”, yang akan dicapai melalui 5 Inisiatif.
    • Tema Perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”, yang akan dicapai melalui 7 Inisiatif.
    • Tema Penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”, yang akan dicapai melalui 4 Inisiatif.

Untuk mewujudkan 3 (tiga) outcomes tematik tersebut, selain dilakukan melalui IS RBTK yang bersifat substantif juga didukung oleh 4 IS RBTK Tema Sentral yang menjiwai, mendukung, dan menggerakkan pencapaian IS RBTK tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran dalam rangka pencapaian Strategic Outcomes Kementerian Keuangan.

Gambaran ringkas mengenai Peta Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema tersebut di atas sebagaimana gambar berikut:

 

Penyelesaian lanjutan atas 87 IS RBTK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/ 2014 dan 7 (tujuh) inisiatif tambahan di bidang perimbangan keuangan dan kepabeanan dan cukai, dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

  1. 19 IS RBTK dipantau oleh CTO;
  2. 38 IS RBTK dipantau oleh PMO;
  3. 37 IS RBTK diserahkan kepada unit teknis terkait dan diusulkan untuk dinyatakan selesai (project closing).


Selanjutnya dalam rangka menerjemahkan dan mendetailkan arahan dan keputusan LOM tersebut, Wakil Menteri Keuangan telah memimpin wrap-up meeting yang dihadiri oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Desember 2016. Hasil LOM yang telah dikalibrasi dalam wrap-up meeting tersebut selanjutnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019