Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Sebelas Inisiatif RBTK

Sebelas IS RBTK dilaksanakan untuk mencapai visi Kementerian Keuangan untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan di Abad ke-21.

Kesebelas IS RBTK dikelompokkan dalam 4 tema yaitu Tema Sentral yang merupakan landasan dari tiga tema diatasnya, yaitu Tema Penerimaan, Tema Perbendaharaan, dan Tema Penganggaran.

Tema Sentral

Terdapat empat inisiatif dalam tema sentral yaitu Penguatan Budaya Kemenkeu: The new Thinking of Working, Office Automation, Organisasi & SDM, dan Modern e-Learning.

  1. Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu: The New Thinking of Working
    Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi, meningkatnya produktivitas dan kinerja pegawai, serta pelaksanaan piloting open space.
  1. Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital Workplace
    Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan proses bisnis dan layanan yang efisien dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah digitalisasi probis administrasi perkantoran yang menuju digital workplace; efisiensi probis dan operasional unit; memungkinkan flexible working hours, compress working hours dan remote working, serta green organization.
  1. Pengembangan Organisasi dan SDM Kemenkeu
    Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang mengadopsi Flatter & Boundaryless Organization dan Adaptive & Tech Savvy HR. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah tercapainya Kemenkeu yang semakin efisien, efektif, produktif  dan berbasis digital serta transformasi beberapa fungsi organisasi di internal Kemenkeu.
  1. Modern e-Learning Sebagai Alat Utama dalam Pengembangan SDM
    Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif, berdampak nyata (impactful), dan mudah diakses. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah:
  • Pemenuhan gap kompetensi individu dapat dipenuhi dengan mudah;
  • Penghematan biaya penyelenggaraan pelatihan 70%;
  • Menekan anggaran perjadin pelatihan 70%;
  • Semua pegawai dapat mengakses kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang harus dipenuhi dalam HRIS
  • Implementasi 30% full e-learning pada 2019, 50% pada 2020, 70% pada 2021
    dengan bobot program 60%, bobot pegawai 40%.

Tema Penerimaan

Terdapat tiga inisiatif yang diimplementasikan pada tema Penerimaan yaitu Unified Revenue Account Management, Joint Program Optimalisasi Penerimaan, dan Core Tax System

  1. Unified Revenue Account Management
    Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi pengelolaan database penerimaan negara yang meliputi penerimaan negara pajak, bea cukai, dan bukan pajak. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah:
  • Tersedianya join proses bisnis end to end yang dilakukan oleh sistem digital.
  • Tersedianya data/informasi WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa terkait perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang komperhensif, valid, dan terkini;
  • Terciptanya unified engagement, berupa komunikasi konsisten dan efisien melalui fasilitas call center;
  • Meningkatkan kepatuhan WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa;
  • Meningkatkan kepuasan stakeholder.
  1. Joint Program Optimalisasi Penerimaan
    Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai, serta PNBP. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah adanya tambahan penerimaan negara dari sinergi DJP, DJBC dan DJA Tahun 2019 sebesar Rp30T, menurunnya persentase piutang macet, realisasi cost recovery tidak melebihi dari yang ditargetkan, dan meningkatnya kepatuhan Bendahara Pemda.
  1. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System)
    Inisiatif ini bertujuan untuk tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (core tax system) yang terintegrasi. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah terwujudnya proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan terwujudnya sistem informasi administrasi perpajakan yang tepercaya, handal, dan terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan.

Tema Perbendaharaan

Terdapat tiga inisiatif yang diimplementasikan pada tema Penerimaan yaitu Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran, dan Penyediaan Data Transaksi Pemda.

  1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)
    Inisiatif ini bertujuan untuk penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah:
  • Penurunan clerical works di Satker, KPPN, Kanwil DJPB, DJA, DJPK, dan DJKN yang signifikan
  • Penghematan administration cost untuk pembayaran gaji, utility, kartu kredit, perjalanan dinas, belanja barang operasional (less invoice/SPP/SPM/SP2D/ BAST);
  • Kepastian pembayaran belanja operasional pemerintah;
  • Penggunaan kartu kredit akan membantu pengelolaan likuiditas pemerintah;
  • K/L/Satker lebih fokus pada tusi utama.
  1. Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Kebijakan Fiskal Nasional
    Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan data Pemerintah Daerah secara lengkap, andal dan tepat waktu sampai dengan level transaksi untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kebijakan fiskal secara nasional. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah:
  • Tersedianya informasi keuangan pemerintah daerah pada level Bagan Akun Standar dan level LKPD pada tahun 2020.
  • Tersedianya data transaksi Pemerintah Daerah: 271 pemda/13.550 satker SKPD pada tahun 2020, 542 pemda/27,100 satker SKPD pada tahun 2021.
  • Integrasi informasi keuangan pemerintah daerah pada level transaksi: 542 pemda pada tahun 2021.
  • Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana alokasi yang tepat sasaran.

Tema Penganggaran

Terdapat dua inisiatif yang diimplementasikan pada tema Penganggaran yaitu Integrasi Probis Perencanaan dan Penganggaran, dan Pengelolaan Dana Pensiun.

  1. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran
    Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran dengan fokus kepada output; peningkatan user experience bagi K/L (SAKTI akan menjadi Aplikasi yang bersifat single point of contact bagi K/L terkait pengelolaan Keuangan Negara); dan single database sebagai source of truth.
  2. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun
    Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan program pensiun dan THT yang lebih efektif dan efisien. Outcome yang diharapkan dari implementasi inisiatif ini adalah perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS; perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri 1.3 T pada tahun 2020;  dan peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun 8,6 T pada tahun 2018 dan 9 T pada tahun 2019.