Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Transformasi Digital Kemenkeu

Sebagai respon terhadap perubahan zaman, terlebih dengan semakin berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi yang menjadi tahap kelima dari program reformasi Kemenkeu.

Transformasi digital Kemenkeu dikemukakan untuk mewujudkan perbaikan layanan yang berfokus pada masyarakat dan stakeholder (citizen-centric); meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional; meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi; membangun data driven organization untuk perumusan kebijakan yang lebih efisien; mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan terdigitalisasi; serta meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lain, sehingga mampu meningkatkan reputasi Kementerian Keuangan sebagai institusi kelas dunia yang modern.

Transformasi digital dilakukan dengan pendekatan Enterprise Architecture melalui utilisasi peta digital organisasi yang memungkinkan fleksibilitas organisasi (agile) dan meningkatkan kualitas kebijakan publik lebih responsif dan komprehensif. Untuk mewujudkan komitmen transformasi, dibutuhkan pengukuhan/afirmasi visi transformasi digital Kemenkeu yang telah dilakukan pada Leaders Offsite Meeting (LOM) pada tanggal 14 s.d. 15 Desember 2018, yang melibatkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, serta seluruh Jajaran Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Pengukuhan visi digital dalam LOM dilakukan dengan mengevaluasi relevansi dan efektifitas visi dan misi Kementerian Keuangan saat ini dalam mendorong aspirasi digital. Pembahasan visi dan misi Kementerian Keuangan oleh Menteri dan para eselon I dalam LOM tahun 2018 didasarkan dengan mempertimbangkan tantangan masa kini menuju perkembangan Industri 4.0, aspirasi pegawai, serta tantangan pengembangan SDM. Aspirasi pegawai diraih melalui kuesiner terhadap pegawai dengan komposisi milenial saat ini yang telah mencapai kurang lebih 60 persen. Sementara, tantangan pengembangan SDM 10 tahun mendatang dicapai untuk mengadopsi prinsip organisasi modern yaitu flat and boundaryless organization dan adaptive and tech savvy HR.

Dari hasil LOM, Pimpinan Kementerian Keuangan menilai bahwa visi Kementerian Keuangan untuk “menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan di Abad ke-21” telah mencakup aspirasi digital. Penerapan inovasi secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada masyarakat dengan lebih baik merupakan elemen intrisik dalam visi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta didukung oleh budaya organisasi yang terbuka dengan perubahan. Untuk itu, pengembangan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi diyakini mampu memperkuat fokus atas misi Kementerian Keuangan pada pengelolaan APBN secara efektif dan efisien serta pengelolaan neraca pemerintah pusat dengan risiko minimum.

Pimpinan menyadari bahwa proses refining arsitektur proses bisnis dan sistem informasi menuju Kementerian Keuangan Digital membutuhkan kolaborasi seluruh jajaran dan pergeseran paradigma kinerja (new thinking of working). Untuk itu, proses penyusunan Cetak Biru dan Peta Jalan implementasi solusi Enterprise Architecture Kementerian Keuangan didorong melalui inisiatif Program RBTK tahun 2019 untuk mendorong transformasi digital sejalan dengan end-state Enterprise Architecture Kementerian Keuangan.

Topik-topik inisiatif transformasi digital hasil pembahasan dalam LOM adalah sebagai berikut:

  1. Integrasi Probis Perencanaan dan Penganggaran
  2. Shared Service dan Government Platform
  3. Single Taxpayer Account
  4. Scale Up Joint Program
  5. Office Automation
  6. Modern E-learning
  7. New Thinking of Working
  8. Pengembangan Organisasi dan SDM

Hasil LOM selanjutnya dikaji kembali oleh jajaran pimpinan di setiap unit eselon I Kementerian Keuangan untuk penyempurnaan. Hasil pembahasan pada tiap unit eselon I dibahas kembali pada Steering Committee Meeting RBTK pada tanggal 31 Januari 2019.

Selain pembahasan mengenai progres implementasi program RBTK tahun 2018, pembahasan mengenai program RBTK kedepan menghasilkan kesepakatan bahwa Kemenkeu menyepakati untuk menajamkan visi dan misi baru Kemenkeu. Selain itu, Pimpinan Kemenkeu menyepakati rencana program RBTK kedepan yang memuat inisiatif-inisiatif RBTK tahun 2018 yang milestonenya berlanjut ke tahun 2019 seperti inisiatif Pengamanan Pajak Belanja Pemerintah, inisiatif Pembangunan Core Tax System, inisiatif Joint Program DJP-DJBC, inisiatif Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa, inisiatif Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi, dan inisiatif Pengelolaan Program Pensiun untuk selanjutnya disinergikan dan diselaraskan dengan inisiatif-inisiatif hasil LOM.

Selanjutnya sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut keputusan dalam LOM dan Steering Committee Meeting RBTK, telah ditetapkan Keputusan menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

KMK 302/2019 terdiri dari tiga bagian, bagian pertama memuat sebelas IS RBTK yang mulai diimplementasikan tahun 2019, bagian kedua memuat dua puluh IS RBTK yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017, dan bagian ketiga memuat tujuh IS RBTK pendukung 87 IS RBTK sesuai dengan KMK 36/2014. Selain itu, di dalam KMK 302/2019 juga tercakup arah kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan tahun 2017-2019.

Adapun kerangka sebelas IS RBTK yang mulai diimplementasikan tahun 2019 adalah sebagai berikut: