Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Profil Reformasi Birokrasi

Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

 

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dipicu dengan adanya krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat.  Pada tataran nasional, era refomasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pada tataran Kementerian Keuangan, sejak tahun 2002 – 2006 telah dilakukan berbagai pembaharuan  antara lain

  1. diterbitkannya Paket UU Keuangan Negara yang terdiri dari UU No. 17 Th. 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran;
  3. pembentukan Large Tax Office sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan tahap I.

Selanjutnya pada tahun 2007 Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Birokrasi secara massif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu

  1. Pilar Organisasi, antara lain melalui penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya.
  2. Pilar Proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecardserta pembangunan berbagai sistem aplikasi e-goverment;
  3. Pilar SDM, antara lain melalui peningkatan disiplin, pembangunan assessment center, Diklat berbasis Kompetensi, pelaksanaan merit system, penataan sumber daya manusia, pembangunan SIMPEG, dan penerapan reward and punishmentsecara konsisten.

Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebut telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, dan peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi Kementerian lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.  Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi Nasional yang dilakukan melalui 8 Area Perubahan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

 

 

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

Pada tahun 2012, Indonesia dinilai berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia (Dalam The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential – McKinsey).

Sebagai pelaku utama penggerak pertumbuhan perekonomian, Kemenkeu tidak tinggal diam, Kemenkeu menilai tantangan ini tidak bisa dilakukan tanpa terobosan yang lebih besar. Untuk itu Kemenkeu meluncurkan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Tahun 2013-2025) yang terdiri dari rumusan 87 inisiatif transformasi yang terbagi dalam 5 tema yaitu tema perpajakan, tema penganggaran, tema perbendaharaan, tema sentral, serta tema kepabeanan dan cukai. Selain itu, dirumuskan pula sembilan arah kebijakan transformasi organisasi serta penetapan visi Kemenkeu yaitu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

20 Insiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Tahap keempat Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK), dari tahun 2017 hingga 2018, merupakan periode dilakukannya perubahan mendasar terhadap rumusan inisiatif strategis RBTK. Dalam tahap ini, disusun inisiatif strategis guna mencapai strategic outcome Kemenkeu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.

Strategic outcome Kemenkeu tersebut diharapkan dapat dicapai melalui implementasi 20 inisiatif strategis baru pada tema sentral, tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran.

Selain itu, inisiatif yang baru juga bersifat connecting the dots, yaitu fokus pada inisiatif yang memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L.

20 Inisiatif Strategis RBTK

 

11 Insiatif Baru Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Saat ini, sebagai respon terhadap perubahan zaman, khususnya seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, maka Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi yang menjadi tahap kelima dari program reformasi Kemenkeu.

Dalam transformasi digital, Kemenkeu menggunakan Enterprise Architecture (EA) sebagai tool utama menuju Kemenkeu modern yang berbasis digital.

  • EA merupakan alat untuk membantu perencanaan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misinya dengan memberikan kemampuan untuk melihat dan melakukan perbaikan pada bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan.
  • Melalui EA, arsitektur organisasi Kemenkeu dapat diidentifikasi menjadi empat elemen utama yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur informasi dan arsitektur teknologi.

Transformasi digital Kemenkeu merupakan suatu peluang untuk penyempurnaan proses bisnis guna peningkatan value layanan dan mendorong efisiensi proses bisnis Kemenkeu antara lain melalui otomasi proses bisnis.

  • Transformasi digital juga memberi peluang bagi Kemenkeu untuk mulai membangun Big Datayang akan membantu pembuat kebijakan dengan memberikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan dan menyajikan data dan informasi yang terintegrasi.
  • Selain itu,dengan adanya otomasi proses bisnis para pegawai juga mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat analisis daripada pekerjaan yang bersifat administratif.
  • Lebih jauh lagi, mengingat peran penting Kemenkeu yang begitu besar di tataran nasional, maka penerapan transformasi digital di Kemenkeu dapat menjadi katalisator untukmendorong perubahan serupa di institusi lain di negara ini.

Dalam konteks EA ini, maka 11 inisiatif strategis Kemenkeu akan diarahkan untuk dibangun dalam kerangka transformasi digital, yaitu mencakup: new thinking of working, office automation, human resources policy and organization roadmap, modern e-learning, revenue optimalization, public pension fund management framework, unified revenue account management, core tax system, simplifying budget process, integrating the business process of planning and budgeting, and development of local government transaction data for fiscal policy analysis.

Pada akhirnya, dalam upaya kita membangun EA, diperlukan komitmen bersama dan sinergi serta adanya fokus yang kuat untuk menjalankan change management serta mendesain rencana pendanaan yang matang, mengingat EA merupakan program jangka panjang yang bersifat dinamis mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat.